Anggaran Kunker Luar Negeri DPRD Surabaya Capai Rp 20 Miliar, Mau Kunker apa Mau Korupsi?
Berita Baru, Surabaya – Anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) Luar Negeri yang dilakukan oleh DPRD Surabaya 2025 capai Rp20 miliar. Kenaikan anggaran ini dapat dikatakan sangat drastis sebab pada tahun 2021 hanya sejumlah Rp2 miliar.
Dilansir dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk menekan anggaran adalah dengan menghapus perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak mendesak.
“Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ucap PresidenPrabowo.
Presiden mengimbau seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan anggaran digunakan dengan efisien serta memangkas pengeluaran yang tidak produktif demi kesejahteraan rakyat. Selain itu jugaditegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah dan menekankan pentingnya memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi.
Dukungan serupa datang dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menilai bahwa arahan dari Presiden Prabowo sangat tepat agar pejabat negara tidak banyak studi banding ke luar negeri.
Dikutip dari laman Kompas, dalam unggahan Instagramnya pada 3 November 2024 lalu Mahfud MD menuliskan, “Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini.”
Dalam unggahan Instagram Mauli Fikr, seorang Aktivis Anggaran menuliskan bahwa sangat ironis ketika DPRD Surabaya justru merencanakan kunjungan kerja luar negeri dengan anggaran fantastis mencapai Rp20 miliar pada tahun 2025. Lebih miris lagi, temuan BPK RI pada 2023 menunjukkan adanya kelebihan bayar sebesar Rp601 juta dalam agenda serupa.
“Jangan-jangan kelebihan bayar Rp602 juta Kunker Luar Negeri DPRD Surabaya termasuk dalam Rp5 miliar yang belum dikembalikan ke kas daerah Surabaya?” tulis Mauli Fikr.