PBB Menyebut Pentingnya Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Konflik 

Berita Baru, PBB – Komunitas internasional harus meningkatkan upaya untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian, demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina Mohammed pada Kamis (20/10).

Dia menyebutkan partisipasi perempuan di semua tingkatan telah memainkan peran penting dalam mengubah cara kita mengambil pendekatan terhadap perdamaian dan keamanan selama 20 tahun terakhir. 

Hal itu dia sampaikan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang mengusung tema “Memperkuat Ketangguhan dan Kepemimpinan Perempuan sebagai Jalan menuju Perdamaian di Daerah yang Diganggu Kelompok Bersenjata” (Strengthening Women’s Resilience and Leadership as a Path to Peace in Regions Plagued by Armed Groups).

“Ketika kita membuka pintu untuk inklusi dan partisipasi, kita mengambil sebuah langkah maju yang besar dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian,” ujarnya.

Terlepas dari beberapa dekade yang membuktikan bahwa kesetaraan gender memberikan jalur menuju perdamaian berkelanjutan dan pencegahan konflik. 

“Kita (justru) bergerak ke arah yang berlawanan, kemajuannya lambat,” kata Mohammed, menambahkan Antara 1995 dan 2019, perempuan rata-rata hanya menyumbang 13 persen dari negosiator, 6 persen mediator, dan 6 persen penanda tangan dalam proses perdamaian utama, urai Mohammed.

Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, dan pengaruh atas keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, masih tertinggal jauh, menciptakan penghalang nyata bagi perdamaian yang inklusif, mampu bertahan lama, serta berkelanjutan, ujarnya.

Wakil sekjen PBB menyerukan untuk membongkar norma-norma patriarki yang mengecualikan perempuan dari kekuasaan, mengedepankan lebih banyak mediator dan negosiator perempuan, serta mengamankan pembiayaan yang lebih besar dan lebih dapat diprediksi untuk para wanita pembangun perdamaian di garis depan. 

“Kita membutuhkan kesetaraan gender secara penuh, termasuk melalui kuota khusus untuk mempercepat inklusi perempuan, di seluruh pemantauan pemilu, reformasi sektor keamanan, perlucutan senjata, demobilisasi, dan sistem peradilan,” katanya.