PC PMII Probolinggo Tolak Keras Ide Polri di Bawah TNI atau Kemendagri: Ancaman Demokrasi

Berita Baru, Probolinggo – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo, menolak keras atas ide Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua PC PMII Probolinggo, Abdul Rozak, menyampaikan bahwa ide tersebut menjadi ancaman demokrasi. Hal itu juga belum relevan, karena seperti pembangunan hukum yang belum sempurna, ekonomi masyarakat masih sulit, budaya hukum lemah, dan tingkat pendidikan masih rendah.

“Sehingga kami menolak dan menganggap ide itu sebagai ancaman demokrasi, tentu akan ada banyak pelemahan hukum. Padahal posisi Polri sekarang ini, telah membuat lembaga independen yang menjamin penegakan hukum dengan adil dan bebas dari intervensi politik,” tegas pria yang kerap disapa Rozak itu, Minggu (01/12/24).

Dengan posisi yang independen, Rozak mengatakan Polri menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan penyeimbang dalam dinamika politik. Jadi netralitas Polri perlu dijaga. “Apabila tidak, mereka akan terancam dan kepercayaan publik akan runtuh,” katanya.

Pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk menjaga netralitas Polri, kata Rozak, seharusnya upaya penguatan pengawasan internal Polri harus dilakukan. Karena jika menempatkan Polri di bawah TNI dan Kemendagri. “Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang lebih besar,” terangnya.

Rozak, berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kader PMII untuk tetap menjaga dan mengawal independensi Polri bersama-sama. “Karena penegakan hukum dijalankan dengan adil dan independen, maka terwujudlah demokrasi,” harapnya.