Perpanjangan PPKM Darurat, Jamin Kebutuhan Masyarakat

Berita Baru Jatim, Surabaya – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pulau Jawa-Bali akan diperpanjang oleh pemerintah pusat.

Melonjaknya pasien Covid-19 membuat fasilitas kesehatan kelimpungan. Tak ayal, beberapa rumah sakit terpaksa membuat tenda ataupun alternatif lain guna menampung pasien. Belum lagi pasokan oksigen yang makin terbatas.

Berangkat dari kondisi tersebut, Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, bagi Dini Adhiyati, Jika tidak bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan ekonomi rakyat dan tidak adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaanya maka PPKM harus ditinjau kembali.

Namun, Dini menilai bahwa perpanjangan ini mesti dijalankan lebih ketat. “Agar lebih optimal penanganan dan penanggulangannya,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Jawa Timur, saat dimintai keterangan oleh Beritabaru.co. Menurut Dini, kebijakan ini mesti dilakukan dengan menutup total semua aktivitas masyarakat. “Agar lonjakan melandai,” imbuhnya.

Pembatasan itu juga harus diimbangi dengan distribusi kebutuhan masyarakat terdampak. Dini melihat tingginya mobilitas yang terjadi sebab masyarakat memikirkan perekonomian keluarga.

“Masyarakat dapat dari mana kalau tidak mencari nafkah,” lanjutnya. Di samping itu, upaya penertiban yang dilakukan aparat keamanan seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat. Bagi Dini hal tersebut memang bukan perkara mudah. “Namun harus seimbang dengan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat yang dipertimbangkan ulang,” jelasnya.

Ia juga menyinggung bagaimana penerapan sanksi bagi masyarakat yang justru terkesan tebang pilih. Profesi rentan justru para pedagang. Pasalnya, kata Dini, pedagan hanya memenuhi kebutuhan primer keluarga. “Tidak menimbulkan kerumunan di tempatnya menjual.”

Selain itu, Dini menegaskan bahwa perpanjangan PPKM Darurat ini dilakukan serius. Memperketat penyekatan di setiap daerah juga harus diimbangin dengan penyaluran bantuan sosial.

Bansos cukup satu pintu dari petugas di daerah agar bantuan yang bergerak di luar hanya kelompok yang bertugas memberikan bantuan primer. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan akan tetap memperoleh asupan pokok setiap hari,” tutup Dini.