Ahli Wabah UI Ungkap Rakyat Berhak Dapat Vaksin Gratis

Berita Baru, Jakarta — Vaksin Covid-19 di Indonesia tidak semuanya dibagikan gratis. Bahkan mayoritas, 70 persen masyarakat harus membayar lewat jalur mandiri. 

Mengutip Kumparan.com, ahli wabah Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Vaksin adalah hak masyarakat. 

“Vaksin itu kesehatan publik. Hak Rakyat Indonesia agar akses vaksin dengan gratis,” kata Pandu dalam akun Twitternya @drpriono, Jumat (11/12). 

Selain itu, menurut Pandu rakyat harus disuntikkan vaksin yang benar-benar aman. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan manfaat setelah divaksin.

“Vaksin yang tersedia belum jelas, terutama manfaat perlindungannya. Vaksin tidak sama dengan vaksinasi, yaitu proses pemberian vaksin pada publik. Siapa yang terima vaksin lebih awal?” jelas dia.

“Tergantung apa tujuannya. Apa yang ingin dicapai? Lupakan herd immunity, fokus pada kendali pandemi cepat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan mengapa masyarakat yang mendapat vaksin gratis hanya 30 persen, sementara yang berbayar 70 persen. 

“Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Oleh Menkeu (Sri Mulyani) dijawab sekitar 78 juta (orang) untuk kira-kira mampu berbayar. Karena ini masih jumlah [warga yang berusia] 18-59 tahun,” kata Terawan.

Kata Terawan, patokan lainnya adalah berdasarkan standar WHO untuk herd immunity. Yakni 67 persen dari total populasi yang berusia 18-59 tahun. 

“Kita hitung 67 persen jumlah [penduduk Indonesia] usia 18-59 tahun, ketemulah jumlah sekitar 160 juta [orang]. Kemudian 67 persennya [dari 160 juta] ketemu 107 juta. Itu adalah dasar satu pertimbangan jumlah yang mampu bayar,” tutur dia. 

Terawan juga mempertimbangkan vaksin gratis yang didapat melalui skema COVAX. Pemerintah menyebut akan mendapat jatah 54 juta dosis vaksin gratis, tapi belum tahu kapan tiba.