Nelayan Sulit Akses BBM Bersubsidi

Berita Baru Jatim, Gresik – Di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19, nelayan kecil di Kabupaten Gresik masih saja kesulitan mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Akibatnya para nelayan kecil ini, setiap kali berlayar, terpaksa harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang lebih mahal.

Sebagai perbandingan, harga BBM solar bersubsidi saat ini berkisar Rp 5.150 sedang BBM non Subsidi sebesar Rp 6 ribu. Adapun kebutuhan kapal tiga hari berlayar, setidaknya harus mengisi sekitar 30 hingga 50 liter. Total biaya operasi untuk BBM mereka harus mengeluarkan sebesar Rp 180 ribu hingga Rp 300 ribu.

Ketua KNTI Gresik, Sulton mengatakan, ada beberapa penyebab membuat para nelayan tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Salah satunya karena nelayan di daerah Gresik Utara tidak memiliki kartu Kusuka, yang diterbitkan oleh pemerintah.

Sedang, untuk memiliki kartu Kusuka, jelas Sulton, setiap nelayan harus mengantongi surat rekomendasi dari dinas kelautan, dan beberapa syarat lainnya. Termasuk kelengkapan surat izin kapal dan buku pencatatan kapal atau sejenis BPKB.

“Karena itu saya mohon kepada pemerintah agar membantu para nelayan yang tidak bisa mengakses BBM agar dibantu memenuhi syarat. Termasuk surat rekomendasi dari dinas,” harap Sulton saat audiensi nelayan dengan Wakil Bupati Aminatun Habibah di Pemkab Gresik, Kamis (9/9/2021).

Sekjen KNTI Pusat Iing Rohimin menambahkan, hasil survei lembaganya dengan Fitra Jatim, menunjukkan, sebagian besar (80%) responden nelayan tidak memiliki akses terhadap BBM subsidi. Sedangkan 20 persen lainnya menikmati BBM bersubsidi.

Selain karena terjenggal administrasi, Iing juga menyebut alasan lain nelayan tidak bisa menggunakan BBM subsidi, karena tidak ada penjual di sekitar pantai. Untuk itu pihaknya mengharapkan agar, pemerintah menyediakan SPBU yang dekat dengan laut.

“Kebutuhan pokok nelayan antara 60 hingga 70 persen ada di BBM. Berdasarkan Undang-undang BBM bersubsidi boleh diakses nelayan kecil dan menengah,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyebut ada kuota BBM subsidi nelayan yang dipakai non nelayan. Padahal sesuai kuota nasional, ada sebanyak 3,21 juta kilo liter yang diperuntukkan khusus nelayan kecil dan menengah. Di Gresik sendiri, KNTI mempertanyakan kemana persebaran kuota BBM untuk komunitas nelayan.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah akan melakukan evaluasi. Dalam waktu dekat, dia berjanji akan memanggil secara khusus dinas terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuannya menindaklanjuti persoalan nelayan di Gresik Utara.

“Khusus sholar akan dibangun dekat pantai. Mempermudah nelayan mendapatkan BBM. Akan kita kordinasikan dengan dinas perikanan, menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti,” pungkasnya.