Jajaran Petinggi Perumda Giri Tirta Gresik Sepakat Diganti

Berita Baru Jatim, Gresik – DPRD Gresik menyepakati tuntutan massa gabungan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarat (LSM), mahasiswa dan organisasi buruh dari aliansi GERAK (Gerakan Air untuk Rakyat) yang melakukan aksi unjuk rasa menyoal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta Gresik pada Senin (18/10) kemarin.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan petisi yang disediakan masa aksi tentang ganti seluruh jajaran petinggi PDAM Giri Tirta Gresik oleh Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir dan Sekretaris Komisi I DPRD Gresik, Syaichu Busyiri. Penandatanganan petisi dilakukan sesaat setelah menemui sejumlah perwakilan masa aksi di ruang pimpinan DPRD Gresik. Perwakilan massa aksi juga menyerahkan catatan raport merah kinerja PDAM Giri Tirta Gresik kepada Ketua DPRD Gresik.

“Kami menerima seluruh aspirasi, karena pada intinya semua menuju perbaikan pelayanan dasar air bersih untuk masyarakat oleh Perumda Giri Tirta. Oleh karena itu, kami sepakat perubahan penyertaan modal PDAM Gresik, sebab penyertaan modal tidak mutlak dari APBD, tetapi bisa juga dari hibah pemerintah pusat,” tegas Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir.

Sebelumnya, masa yang berjumlah ratusan dari aliansi GERAK itu melakukan unjuk rasa dari depan Pendopo Bupati Gresik menuju halaman kantor DPRD Gresik. Gabungan aliansi GERAK itu terdiri dari Gerakan Penolak Lupa (GEPAL), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Paguyuban Pramuniaga Alun-alun Gresik (PPAG), dan Aliansi Pemuda Duduk Sampeyan (APD).

Masa aksi melakukan orasi sembari membawa spanduk besar berisi tujuh tuntutan, diantaranya tolak dan batalkan Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal untuk Perumda Giri Tirta, Mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan penyertaan modal 25 Miliar dari APBD 2019.

Selanjutnya melakukan audit independen di tubuh Perumda Giri Tirta, Turunkan tarif dasar air dan subsidi air untuk rakyat, usut tuntas indikasi korupsi di Perumda Giri Tirta yang telah dilakukan penyelidikan awal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), prioritaskan layanan air untuk rakyat, bukan hanya untuk industri dan kalangan tertentu. Kemudian ganti seluruh jajaran direksi di Perumda Giri Tirta karena terbukti gagal memenuhi kebutuhan air untuk rakyat.

“Air adalah kebutuhan pokok kehidupan, setiap hari masyarakat membutuhkan air untuk minum, mencuci, dan lainnya, tetapi pelayanan PDAM selaku perusahaan distribusi air sampai sekarang belum menunjukkan kinerja yang baik, malah justru kondisi itu tidak sebanding dengan distribusi air ke perusahaan yang selalu lancar, padahal kebutuhan air setiap harinya lebih banyak,” ungkap Koordinator Aksi, Syafiuddin dalam orasinya.

Tak hanya itu, massa aksi kemudian melanjutkan unjukrasa ke Kantor PDAM Giri Tirta Gresik untuk menyerahkan catatan Rapor Merah kepada Direktur Umum (Dirut) PDAM Gresik. Masa aksi juga melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Gresik.