Menjawab Masalah dengan Kebijakan

Berita Baru Jatim, Gresik – Efek domino pandemi Covid-19 memporak-porandakan perekonomian masyarakat. Lebih-lebih yang dialami buruh pabrik. Sebagai Kota Industri, Kabupaten Gresik merespon problem tersebut melalui instrumen kebijakan. Meski sementara.

Guna mencari jalan keluar dalam meminimalisir dampak ekonomi, Pemkab Gresik merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi. Kebijakan itu ditelurkan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Jaring Pengaman Sosial. Buruh-buruh pabrik yang terdampak Covid-19, menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Sosialisasi terkait Perbup tersebut dilaksanakan pada Senin (25/10/2021). Bertempat di ruang Mandala Bhakti Praja kegiatan ktu dihadiiri langsung oleh Bupati Gresik, Wakil Bupati Gresik, sejumlah unsur Forkopimda, Apindo, Serikat pekerja dan juga para buruh.

Tujuan dari sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan dan pekerja terkait dengan tahapan dan mekanisme penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi pekerja yang terdampak Covid-19.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengatakan bahwa penyaluran JPS bagi pekerja tersebut untuk meringankan beban buruh yang terdampak pandemic Covid-19. “Kita berikan bantuan keuangan senilai Rp. 500 ribu untuk dua bulan yang diserahkan langsung hari ini,” katanya.

Kepada penerima manfaat, Bupati berharap agar bantuan tersebut bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. “Kami hanya bisa membantu meringankan beban para pekerja, setidaknya bisa dipakai untuk membeli keperluan pokok, misalnya untuk beli beras,” kata Gus Yani sapaan akrab Bupati Gresik.

Sementara itu, Wabup Aminatun Habibah menambahkan, pemberian JPS ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, terutama bagi maysraakat yang terdampak selama pandemic Covid-19 di Kabupaten Gresik.

“Mudah-mudahan melalui ikhtiar bersama ini mampu membeirkan kebaikan kepada masyarakat dan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak,” ucapnya.