Fitra Soroti Implementasi Platform Satu Data Pemprov Jatim

Berita Baru, Surabaya – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (Fitra Jatim), soroti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengenai Platform Satu Data, yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia.

Terbitnya Pergub No. 81 Tahun 2020, sebagai respon terhadap dari Perpres yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat mengamanatkan Pemerintah Daerah harus segera mengimplementasikan Satu Data Indonesia.

“Nah, kalau kita lihat, progres di Jawa Timur, sudah mulai. Tapi progresnya agak lambat, jadi berdasarkan asesmen Fitra, proses implementasi Satu Data di Pemprov Jatim baru pada proses standarisasi data,” ujar Dakelan, Koordinator Fitra Jatim, saat ditemui di Margorejo, Senin (20/12/2021).

Ia juga memberikan saran kepada Pemprov Jatim, untuk membuka kesempatan berkolaborasi dengan multi pihak dan perlu dikawal dalam implementasi Satu Data. “Untuk mengimplementasikan komitmen Pemprov Jatim dalam bentuk Pergub itu,” tegasnya.

Dakelan juga berharap ada partisipasi publik pada pembahasan Satu Data, meski secara teknis menjadi kewenangan pemerintah.

“Nantinya, Publik bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi terkait jenis-jenis data yang akan dimasukan ke laporan Satu Data,” pungkasnya.

Kebutuhan Data Dan Informasi Bagi Publik: (Sesuai Dengan Kebutuhan Publik)

Mekanisme Data Dan Informasi

1. Data dan informasi dalam satu dashboard
2. Adanya klasifikasi data per sektor misalnya pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
3. SOP yang mengatur mekanisme akses dan penggunaan data dan informasi – perlindungan data pribadi.
4. Ada peluang pembatasan data sebagaimana di Pergub Satu Data yang memungkinkan produsen satu data untuk pembatasan satu data.
5. Integrasi penyediaan platform data dan informasi.

Jenis Data Dan Informasi

1. Data Anggaran/keuangan daerah.
2. Penegasan klasifikasi dara pribadi dan data pembangunan.
3. Data dan informasi terkait pendampingan hukum dari negara.
4. Data populasi di Jawa Timur.
5. Data kemiskinan yang valid.
6. Data informasi layanan bantuan sosial ada 2 platform informasi.

Agenda Mendorong Percepatan Implementasi Satu Data di Jawa Timur

1. Mendorong revisi pergub terutama pasal yang berkaitan dengan pembatasan akses data di Jawa Timur.
2. Identifikasi data dan informasi yang mengkaitkan aturan di UU KIP.
3. Civil Society Organization (CSO) dan Masyarakat sipil lebih aktif untuk mendorong Satu Data Indonesia di Jawa Timur.