Peristiwa Alasbuluh Banyuwangi Menambah Jumlah Konflik Masyarakat dengan BUMN

Berita Baru Jatim, Banyuwangi – Kasus tiga warga pejuang lingkungan di Desa Alasbuluh semakin tertambah konfliknya antara masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di pulau Jawa.

Syamsul Muarif selaku juru bicara Aliansi Bayuwangi Bergerak (ABB) mengatakan setelah kasus penghadangan truk pengangkut material galian C yang Senin (01/2/2020) kemarin di ruang Garuda Pengadilan Negeri Bayuwangi mengatakan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga tahun 2020 di Pulau Jawa ada 90 ribu keluarga yang konflik dengan BUMN.

“Jika menggunakan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), hingga tahun 2020 lalu, di Pulau Jawa ini, setidaknya ada 90 ribu keluarga yang berkonflik dengan BUMN. Tentu kasus Alasbuluh ini akan menambah catatan konflik tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, BUMN dengan masyarakat Pulau Jawa tersebar 137 desa berada di 40 Kabupaten dan Kota. Jika luasan lahan konflik di totalkannya jumlahnya tidak kurang dari 288 ribu hektar lahan.

“Sayangnya, catatan jumlah konflik tersebut kurang mendapat penanganan yang serius. PTPN dalam amatan kami kurang serius mengurangi angka konflik. Alih-alih membenahinya, PTPN justru menambah kusutnya konflik tersebut dengan mendirikan anak perusahaan yang kegiatannya justru kontradiktif dengan kegiatan induk perusahaannya,” jelasnya, Selasa (02/1/2021).

“BUMN bidang perkebunan kok malah mendirikan perusahaan tambang?, Ini kan aneh. Tanpa mendirikan perusahaan tambang saja, PTPN itu sudah punya catatan konflik dengan warga, apalagi ini mendirikan anak perusahaan tambang,” tutupnya.