Pemprov Jatim Komitmen Berdayakan UMKM Perikanan

Berita Baru, Surabaya – Program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro KP) yang dirintis Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) menjadi salah program untuk menaikkan kelas UMKM di sektor perikanan. 

“Program ini sangat penting karena memiliki tujuan peningkatan UMKM naik kelas dari segala aspek,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti dalam keterangannya, Jumat (20/5/2022).  

Dikatakannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak UMKM untuk terus berinovasi dan menghasilkan diversifikasi produk bernilai tambah. Keduanya dinilai sebagai poin penting agar UMKM bisa naik kelas dalam mendukung penjaminan mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor.

Melalui program Inbis Invapro KP, Artati memastikan UMKM akan memperoleh pembinaan, pendampingan, maupun fasilitasi dari BBP3KP selama 2 tahun untuk mengembangkan performa inovasinya.

Pendampingan dan fasilitasi yang ditawarkan antara lain berupa penerapan inovasi dan teknologi pengolahan/produksi, penerapan GMP, SSOP dan HACCP, pengujian mutu produk, pembiayaan dalam pengurusan sertifikasi, pembiayaan desain, bahan dan label kemasan produk, pencantuman informasi nilai gizi, dan perizinan berusaha.

“Kita bekali juga materi manajemen usaha dan keuangan, akses pembiayaan, investasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pasar dan promosi produk tenant serta bahan promosi dan pemasaran,” urainya.

Tidak hanya itu, para tenant Inbis Invapro KP yang telah mendapatkan pendampingan nantinya diharapkan bisa menjadi klien Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro) BBP3KP sekaligus melabelkan produknya dengan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pembinaan berkesinambungan. SNI sendiri juga merupakan salah satu piranti melindungi masyarakat dan lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing bangsa.

“Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP) BBP3KP merupakan LSPro bidang perikanan pertama di Indonesia,” jelas Artati.

Senada, Kepala BBP3KP Widya Rusyanto memastikan jajarannya melakukan Bimtek Pengembangan Usaha Tenant Inbis Invapro KP kepada 25 tenant dan 21 pendamping tenant dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mereka akan digembleng selama 4 hari mulai 17-20 Mei dengan beragam materi seperti inovasi produk kelautan dan perikanan bernilai tambah, perizinan berusaha subsektor pengolahan ikan berbasis risiko (OSS-RBA) untuk UMKM, serta peningkatan daya saing produk UMKM melalui penerapan SNI.

Materi lain yang juga disampaikan ialah kegiatan dan fasilitasi lingkup Ditjen PDSPKP, analisa kelayakan usaha dan laporan keuangan, mendesain dokumen GMP SSOP, serta penyusunan bisnis model canvas di UMKM.

“Ada juga coaching desain kemasan dan label produk tenant Inbis Invapro KP Tahun 2022, pengembangan pemasaran produk perikanan secara digital, fasilitasi akses permodalan bagi UMKM, serta monitoring dan pelaporan tenant,” urai Widya.

Melalui kegiatan ini, Widya berharap UMKM sektor kelautan dan perikanan semakin berperan penting dalam peningkatan perekonomian. “Seperti sama sama kita ketahui bahwa UMKM mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian negara ini,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia.

Program prioritas di bidang perikanan tangkap dan budidaya tersebut menurutnya, membuka banyak peluang usaha dan lapangan kerja yang dapat dioptimalkan oleh masyarakat, khususnya anak muda.