Jelang Debat Kandidat Putaran Kedua PMII Jatim, Syamsuddin Jelaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Krisis Ekologi

Berita Baru, Lamongan – “Human Rights and Environmental Ethics” menjadi pilihan tema debat kandidat putaran kedua Calon Ketua Pengurus Kordinator Cabang (PKC) Jawa Timur. Bertempat di Kabupaten Trenggalek, tema itu akan diperbincangkan serius. Lebih-lebih di Kabupaten Trenggalek terdapat konsesi pertambangan emas yang kerap merusak lingkungan dan merampas hak asasi manusia.

Masing-masing calon menyiapkan bahan debat. Termasuk, M. Syamsuddin Abdillah. Ia mengatakan bahwa ekonomi dan investasi di Jawa Timur diharapkan meningkat dengan upaya pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertosusila).

Ia melihat pembangunan di kawasan Gerbang Kertosusila menunjukkan ada niat pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengintegrasikan antar wilayah. Wilayah-wilayah tersebut menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Namun bagi Syamsuddin, selain percepatan dan pembangunan ekonomi, pemerintah juga harus memperhatikan peraturan dan kondisi daerah yang akan dijadikan tempat kawasan industri guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Artinya AMDAL harus diperhatikan dan harus berpihak kepada rakyat,” ujar pria yang pernah menjabat Ketua Cabang PMII Lamongan itu.

Ia mencontohkan Kota Lamongan. Menurutnya selama menjadi nahkoda PMII Lamongan, ia mengawal penolakan perda RTRW. Sebab dalam RTRW tersebut dirasa terlalu tergesa-gesa dalam proses pembuatannya dan mempunyai banyak kekurangan.

Secara garis besar, ia melanjutkan, kader-kader PMII harus getol menyampaikan dan mengawasi sebagai ikhtiar menjaga kawasan pertanian, kawasan pesisir, dan kawasan lindung. Namun ia menegaskan bahwa sebelum itu, mestinya harus dekat dengan masyarakat yang akan maupun sudah mengalam dampak krisis ekologis dalam percepatan ekonomi.

Dengan begitu, kader-kader PMII bisa bekerja sama dengan pihak lain dan hadir di setiap masyarakat untuk menyampaikan dan mengawal tentang menjaga kelestarian alam di tengah usaha percepatan pertumbuhan ekonomi yg dilakukan pemerintah.

“PMII se-Jawa Timur harus bisa melihat sumberdaya alam apa yang ada di daerah dan ikut mengawal proses pembuatan peraturan di daerahnya. Sehingga kita tidak kaget ketika tiba-tiba ada kerusakan alam dan perampasan hak-hak yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.