Cak Imin dan Ahli Pangan Susun Blue Print Ketahanan Pangan Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengumpulkan para ahli dan praktisi pangan untuk menyusun rencana kerja atau sebuah blue print untuk pemerintahan yang akan datang.

Dalam acara “Simposium Panel Ahli Pangan: Krisis Pangan dan Skenario Masa Depan Indonesia” tersebut, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berharap setidaknya akan terjawab beberapa persoalan mengenai tantangan Indonesia dalam ancaman krisis pangan.

“Sebagai gambaran, kita harus mampu menjawab beberapa pertanyaan pokok berikut ini: Mengapa Indonesia dengan lahan pertanian yang relatif luas, masih belum mandiri dalam hal pangan? Mengapa harga daging sapi kita masih mahal. Mengapa kita masih mengimpor kedelai?,” ujar Cak Imin dalam keynote speech-nya di Jakarta, Selasa (30/8).

Adapun pakar yang hadir dalam simposium tersebut adalah Rektor IPB Arif Satria, Pendiri Core Indonesia Hendri Saparini, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu Andi Irawan, Thomas Darmawan dari Apindo dan Jurnalis Kompas Andreas Maryoto.

Cak Imin menuturkan, tantangan selanjutnya adalah produktivitas pertanian Indonesia yang masih belum maksimal menjaga ketahanan pangan nasional.

Angka prevalensi ketidakcukupan pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dari BPS tahun 2021 sebesar 8,49%. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski ada perbaikan pada 2018 dan 2019, tetapi ketidakcukupan pangan meningkat kembali pada 2020, akibat efek pandemi.

Menurutnya, peningkatan kekurangan pangan akan sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan.

“Sejauh mana dan teknologi apa yang harus kita adopsi agar produktivitas pangan kita semakin tinggi? Sejauh mana reforma agraria sudah berjalan? Apa saja kendala kendala kunci bagi akses dan pemilikan lahan bagi petani-petani Indonesia?,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin pun menyoroti masalah efektifitas subsidi yang diberikan oleh pemerintah selama ini.

“Sudah tepatkah subsidi pangan dan pertanian selama ini? Mana yang lebih baik antara subsidi produsen atau subsidi konsumen? Sejauh mana besaran subsidi pangan kita dibandingkan negara G20 dan OECD? Apakah petani mudah memperoleh pupuk dan bibit?,” tuturnya.

Selain itu, Cak Imin menyampaikan, dalam simposium kali ini juga diharapkan ada evaluasi terhadap kerja-kerja aparatur negara dalam menjaga ketahanan pangan.

“Apakah data-data yang ada sudah kredibel dan dapat dipercaya? Apakah pilihan-pilihan kebijakan yang selama ini digunakan efektif dan mencukupi? Apakah institusi-institusi pangan kita sudah bekerja dengan baik efektif?,” ujarnya.