Ada Korban Perpanjangan Masa Jabatan

Berita Baru, Jakarta – Beberapa partai yang menghembuskan wacana isu penundaan Pemilu mengklaim bahwa itu merupakan aspirasi masyarakat. Hanya saja, tak sedikit pengamat politik yang menolak. Salah satunya Ray Rangkuti. Pendiri Lingkar Madani (Lima) ini mewanti-wanti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memiliki dampak negatif luar biasa terhadap demokrasi di Indonesia.

Ia mengingatkan semua pihak di Indonesia untuk tidak bermain-main dengan isu-isu tersebut. “Kita betul-betul ditantang untuk mengingat kembali sejarah, agar tidak bermain dengan isu soal perpanjangan masa jabatan,” kata Ray Rangkuti, Rabu (9/3).

Hal itu ia ungkap saat menjadi narasumber dalam program Millenial Talk bertajuk Menakar Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan Beritabaru.co via Zoom dan ditayangkan secara langsung pada kanal YouTube Beritabaruco, Rabu (9/3) malam.

Ray Rangkuti, mempertanyakan pihak-pihak yang setuju penundaan pemilu. “Apakah masih belum cukup dalam sejarah sudah dua kali Indonesia mengalami tragedi politik dan kemanusiaan luar biasa yang diakibatkan panjangnya jabatan presiden.” Dua kejadian yang dimaksud Ray Rangkuti yakni masa transisi dari orde lama (Orla) ke orde baru (Orba) dan dari Orba ke Reformasi.

“Orde Lama pindah ke Orde Baru, tragedi politik dan kemanusiaannya yang sampai sekarang gak sembuh-sembuh. Dari orde baru ke reformasi, tragedi politik dan kemanusiaannya yang luar biasa besarnya. Efeknya karena masa jabatan presiden yang terlalu panjang,” tutur Ray Rangkuti. Itu sebabnya, Ray Rangkuti mengingatkan untuk tidak main-main dengan isu perpanjangan waktu jabatan presiden.

“Karena jabatan presiden yang terlalu panjang mengakibatkan korban politik dan kemanusiaan yang terlalu besar dalam sejarah politik kita,” tegasnya.

Ray Rangkuti meminta semua lapisan untuk mengawal kerja-kerja penyelenggara Pemilu jika memang tidak ingin penundaan atau pemunduran dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia mengajak untuk fokus Pemilu 2024 tetap terlaksana.

“Kita semua fokus bagaimana caranya 2024 itu dapat berlangsung sebagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Itu yang harus betul-betul dijaga,” terangnya.

Ia juga menekankan agar masyarakat berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan. Karena selain ekonomi dan pandemi, berdasarkan analisis Ray Rangkuti, kekhawatiran terjadinya kerusuhan juga diindikasi menjadi salah satu faktor bagi pengusung wacana penundaan Pemilu 2024.

“Kita harus berkomitmen juga untuk memastikan faktor-faktor itu tidak tercipta. Jadi, dari pemilih dari masyarakat dari peserta (partai politik, red). Khususnya tidak mempergunakan politik identitas dalam pemilu nanti,” tukasnya.

Selain Ray Rangkuti, acara yang dipandu Novita Kristiani itu juga menghadirkan pembicara dari Anggota Komisi II DPR RI yang sekaligus Anggota MPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, serta Adam Muhshi selaku pakar Hukum Teta Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.