Aksi BEM se-Probolinggo Raya juga Menyoroti Krisis Ekologis di Pesisir

Berita Baru, Probolinggo – Ratusan mahasiswa tampak memadati halaman Kantor Bupati Kabupaten Probolinggo, Kamis (14/04/2022). Pelbagai poster-poster tuntutan dibentangkan. Nyanyian-nyanyian pembebasan turut digaungkan. Isu yang dibawa pun berasal dari problem nasional hingga lokal. Problem ekologis di pesisir Kabupaten Probolinggo menjadi tuntutan pertama yang dibawa.

Badrul Nurul Hisyam, Sekretaris Aliansi BEM se-Probolinggo Raya, mengatakan, bahwa ekologi di pesisir Kabupaten Probolinggo memiliki problem yang kompleks. Menurutnya, pelbagai masalah itu membuat masyarakat di desa-desa pesisir kena imbasnya.

Badrul mengaku, hasil kajian yang dilakukan BEM se-Probolinggo Raya menemukan bahwa pesisir Probolinggo mengalami krisis ekologi. “Salah satunya banjir rob yang akrab melanda,” ujarnya. Banjir rob itu, Badrul menjelaskan, ditengarai akibat land subsidence atau penurunan permukaan tanah.

Kesimpulan itu, katanya, berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan Heri Andreas, Peneliti Institut Teknologi Bandung. Heri meneliti 112 Kabupaten/Kota di Indonesia. Temuan Heri, Badrul melanjutkan, Kabupaten Probolinggo mengalami land subsidence sebesar 2-3 cm pertahun.

Ia juga menerangkan bahwa penurunan tanah itu salah satunya disebabkan oleh penyedotan air tanah dalam yang dilakukan industri-industri besar di Kabupaten Probolinggo. Tambak-tambak udang intensif yang berdiri di pesisir Kabupaten Probolinggo juga menjadi sorotan BEM se-Probolinggo Raya.

Pengkaplingan wilayah pesisir itu, kata Badrul, berakibat fatal. Sebab, lanjutnya, banyak sekali alih fungsi lahan mangrove yang ditebang menjadi tambak udang modern. Ia mengutip temuan Majalah ALFIKR, bahwa konsesi tambak udang milik PT Manunggal Setia Makmur terlihat indikasi membabat mangrove pada Juni 2016. Tambak udang intensif yang berdiri di Blok Tambaan, Dusun Mandaran, Desa Pondok Kelor, Paiton Probolinggo.

“Imbasnya banjir rob. Karena mangrove itu penahan alami.” Badrul mendedahkan bahwa konsesi tambak udang milik PT Tanjung Windu di Desa Karanganyar pun bermasalah. Menurutnya, hasil temuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, justru PT Tanjung Windu tidak memiliki izin lingkungan. “Itu cukup fatal, padahal sudah lama berdiri,” katanya.

Badrul mengatakan BEM se-Probolinggo Raya juga menuntut pemerintah terkait untuk melakukan audit lingkungan terhadap konsesi tambak-tambak udang modern di pesisir.

Tak hanya itu, hasil pengamatan yang mereka lakukan, limbah-limbah industri turut mencemari perairan laut Probolinggo. Limbah yang dibuang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, tambak udang intensif, serta beberapa industri lain ditengarai menjadi penyebab berkurangnya hasil tangkapan ikan para nelayan.

“Mereka (nelayan, red) hari ini sudah jatuh tertimpa tangga. Lingkungannya sudah rusak, susah cari ikan, sekarang solar pun langka,” tegas Badrul.

Permasalahan-permasalahan itu yang dibawa BEM se-Probolinggo Raya saat bertemu dengan Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko. Badrul mengatakan, saat audiensi tengah berlangsung, krisis ekologis di pesisir Probolinggo akan difollow up oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.

“Rencana setelah lebaran akan kami follow up,” katanya.

Sementara itu, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko di hadapan mahasiswa menyampaikan bahwa Pemkab Kabupaten Probolinggo menyepakati tuntutan BEM Probolinggo Raya.

“Mari kesepakatan ini kawal bersama dan kita dukung bersama-sama,” ucapnya.

Timbul pun mengajak mahasiswa bergerak bersama-sama demi kemajuan Kabupaten Probolinggo. “Saya boleh dikontrol, boleh memberi usulan. Ayo kita diskusikan,” tutupnya.