Aksi Mahasiswa di Ponorogo Bentrok dengan Polisi saat Kunjungan Presiden

Berita Baru Jatim, Ponorogo – Aliansi mahasiswa di Ponorogo, Jawa Timur bentrok dengan Polisi dalam aksi unjuk rasa saat kunjungan Presiden Jokowi, pada Selasa (7/9) di Perempatan Pasar Bondrang, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Dalam aksinya mahasiswa bergerak menuju menuju Waduk Bendo, lokasi Presiden Jokowi bersama rombongan. Namun, upaya tersebut dihadang oleh pasukan Polres Ponorogo dan Polsek Sambit.

Dilansir dari Ae1news.com, aksi ricuh sempat mereda setelah perwakilan aksi diterima Kompol Basuki Nugroho, selaku Kabag Ops dan Kasat Intel Polres Ponorogo.

Kemudian, mahasiswa menyampaikan kritik tajam terhadap tindakan represif aparat kepada massa aksi saat menyampaikan hak menyuarakan pendapat di muka umum.

Dalam rilis resmi Aliansi Mahasiswa Ponorogo yang diterima Beritabaru.co mereka memberikan catatan kritis berkait dengan evaluasi kebijakan pemerintah.

Berikut Tuntutan Aliansi Mahasiswa Ponorogo:

1. Dengan tegas menolak rencana amandemen UUD 1945.
2. Dengan tegas menuntut diberlakukannya UU No 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah untuk menangani pandemi COVID-19.
3. Mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi kesehatan, pendidikan supremasi hukum dan tata Kelola pemerintahan terutama upaya sistematis dan transparan dari pusat hingga akar rumput, untuk mampu keluar dari situasi semakin memburuknya COVID-19.
4. Mendesak pemerintah untuk menghentikan PPKM, Melihat Data kemiskinan sepanjang September 2020 sampai Maret 2021mengalami peningkatan sebanyak 7,89%.
5. Mengecam peran aktif elemen militer pada sektor sipil dan represif aparat penegak hukum terhadap kebebasan berpendapat sebagai penguatan iklim otoritarianisme di tubuh pemerintahan Jokowi.
6. Mendesak pemerintah untuk mencabut Omnibus Law.
7. Mengecam kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup yang didukung maupun oleh pemerintah.
8. Menuntut adanya perda perlindungan anak dan perempuan.
9. Menuntut pengesahan RUU PKS secara penuh.
10. Menuntut pendidikan gratis.
11. Mendesak Komnas HAM agar menetapkan kasus Munir menjadi pelanggaran HAM berat.
12. Mendesak pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani klas buruh, seniman, koperasi, UMKM dan kelompok usaha lainnya.
13. Menjamin kepastian hukum dan mempertegas arah reformasi, regulasi serta membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam mengawal segala bentuk perencanaan, perumusan dan realisasi kebijakan yang ditelurkan.