Jumat, 25, 06, 2021

Aliansi Mahasiswa dan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

-

Berita Baru Jatim, Situbondo — Jumat (09/10/2020) ratusan mahasiswa di Kabupaten Situbondo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR-RI pada 5 Oktober 2020 kemarin.

Aliansi tersebut terdiri dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Situbondo, BEM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, BEM STKIP PGRI Situbondo, BEM STAINH, IKMAS (Ikatan Mahasiswa Situbondo) IAIN Jember, Mahasiswa Taruni Pelayaran Banyuwangi yang berasal dari Situbondo serta juga diikuti puluhan buruh di Situbondo.

“Aksi kita adalah ikhtiar bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia sebagai bentuk respon terhadap UU yang sangat pro korporasi dan mempercepat kerusakan lingkungan,” kata Koordinator Aksi Yuda Yuliyanto, pada Jumat (09/10/2020).

Massa aksi sempat saling adu dorong dengan pihak kepolisian. Namun, setelah insiden tersebut semua pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo keluar menemui massa aksi.

Berita Terkait :  Cek Pasokan Air, Cak Thoriq Temui Meteran Air Tidak Berfungsi
Aliansi Mahasiswa Situbondo menggelar aksi tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Beritabaru.co/Zuhri)
Aliansi Mahasiswa Situbondo menggelar aksi tolak UU Cipta Kerja. (Foto: Beritabaru.co/ Zuhri)

“Saya akan mendukung tuntutan mahasiswa dengan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Edy Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi PKB.

Edy juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirim hasil penandatangan tersebut kepada DPR-RI sebagai bentuk dukungan penuh kepada tuntutan mahasiswa.

Berikut 3 Tuntutan Aksi Aliansi Mahasiswa Situbondo yaitu:

  1. Menolak UU Cipta Kerja. Sebab UU Cipta Kerja tidak pro terhadap masyarakat kecil, sedangkan PMII sangat dekat hubungannya dengan masyarakat akar rumput;
  2. Menuntut agar presiden tidak menanda tangani UU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Meski, secara otomatis bila tidak ditandatangani oleh presiden tetap akan menjadi undang-undang. Tetapi, biarkanlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditandatangani presiden;
  3. Menuntut agar DPRD Kabupaten Situbondo Menolak UU Cipta Kerja sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat akar rumput. [Zuhri]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU