Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Desak ITS Mandala Adakan PEMIRA

Berita Baru, Surabaya – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Institut Teknologi & Sains Mandala telah menggelar audiensi bersama Wakil Rektor (Warek) III Bidang Kemahasiswaan dan Rektor ITS Mandala pada Selasa, 7 Maret 2023.

Dalam audiensi tersebut, AMPD menyinggung ketidaktegasan Warek III dalam menyikapi persoalan mekanisme pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS Mandala.

Wakil Koordinator AMPD, Muhammad Farizal menuturkan bahwa Warek III haruslah mengeluarkan surat keputusan PEMIRA sebagai langkah taktis dalam memberikan demokrasi yang bebas kepada mahasiswa.

“Saat ini, BEM dan DPM seakan-akan divakumkan sebagai dampak dari statement Warek III di salah satu grup WhatsApp. Oleh sebab itu Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menuntut Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan selaku pemangku kebijakan tertinggi khususnya untuk mengambil kebijakan taktis berupa surat keputusan pelaksanaan PEMIRA, agar konflik horizontal antar mahasiswa dapat segera terselesaikan,” tutur Farizal saat dihubungi via telepon.

Farizal juga mengatakan bahwa pemilihan BEM akan lebih demokratis dan adil bagi seluruh mahasiswa ITS Mandala saat menggunakan mekanisme Pemilihan Umum Raya.

“Tahun-tahun sebelumnya, BEM dipilih meggunakan mekanisme Kongres yang kami anggap sangat tidak adil bagi mahasiswa, di mana dalam Kongres tersebut yang berhak memilih Presiden BEM ialah perwakilan dari masing-masing ketua HMJ, UKM dan UA. 

Kami merasa PEMIRA jauh lebih demokratis dan adil bagi seluruh mahasiswa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Farizal mengatakan bahwa BEM dan DPM beberapa kali telah menempuh berbagai upaya melalui mekanisme yang ada, namun selalu digagalkan.

“BEM dan DPM telah menempuh segala mekanisme yang ada, bahkan telah mengadakan Kongres beberapa bulan yang lalu, namun hal tersebut selalu digagalkan oleh beberapa kelompok mahasiswa,” lanjutnya.

Di sisi lain, Rektor ITS Mandala, Suwignyo Widagdo saat menemui audiens mengatakan bahwa dirinya setuju apabila BEM dan DPM tetap dipertahankan, namun dalam pelaksanaanya harus melibatkan seluruh stakeholder.

“Poinnya dua, setuju bahwa DPM dan BEM itu harus dipertahankan, kemudian yang kedua pelaksanaan apa yang diagendakan harus melibatkan seluruh stakeholder tadi,” tegas Suwignyo Widagdo

Rofiqi, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam AMPD mengungkapkan bahwa respon Rektor terhadap tuntutan untuk mengadakan PEMIRA dinilai masih ambigu.

Dia mempertanyakan stakeholder mana yang berhak menentukan PEMIRA atau Kongres.

“Saya rasa, respon Rektor terhadap tuntutan adanya PEMIRA masih ambigu, pasalnya Rektor meminta kami berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, secara bahasa stakeholder memiliki arti pemangku kepentingan, lalu pemangku kepentingan yang mana yang dimaksud dan memiliki hak untuk menentukan PEMIRA atau tidak,” jelasnya.

Rofiqi berpendapat bahwa PEMIRA diadakan untuk keadilan seluruh mahasiswa, sehingga tidak perlu meminta pertimbangan terhadap oknum-oknum yang tidak setuju dengan PEMIRA.

“Dasar diadakannya PEMIRA berdasarkan asas demokrasi dan keadilan bagi mahasiswa, jadi bagaimana mungkin hal itu terhalangi oleh oknum-oknum yang tidak bersepakat terbadap adanya PEMIRA,” jelas Rofiqi.

Dalam press release yang dikeluarkan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, mereka merilis 4 tuntutan inti yang ditujukan kepada Wakil Rektor III, yakni:

1. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan menandatangani nota kesepemahaman tentang pentingnya BEM dan DPM dalam menjalankan sistem demokrasi kampus.

2. Warek III mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan PEMIRA maksimal tiga (3) hari sejak audiensi ini dilaksanakan.

3. Melakukan Repositioning BEM dan DPM ITS Mandala.

4. Ikut serta dalam mencegah pihak manapun yang berusaha menghalangi terselenggaranya demokrasi yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil) di ITS Mandala.