Anggota DPR RI Mufti Anam Dorong Pendamping PKH Probolinggo Tanamkan Jiwa Mandiri

Berita Baru, Probolinggo – Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo saat ini terbilang masih tinggi. Upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), perlu didorong dengan perubahan mindset salah satunya kemandirian dalam berusaha.

Bahkan sampai saat ini, Kabupaten Probolinggo masih berada di rangking empat daerah termiskin di Jawa Timur. Langkah itulah yang kini terus didorong oleh Anggota DPR RI Mufti Anam dapil Probolinggo – Pasuruan.

Melalui Peningkatan Profesionalisme SDM PKH, Selasa (2/8/2022) pagi di di Rest Area Betek, Kecamatan Krucil. Dalam kegiatan tersebut, Mufti Anam tak sendiri, ia didampingi Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko beserta OPD terkait.

Termasuk , seluruh pendamping PKH di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pendamping PKH Korwil Jatim 1, Zainul Arifin.

Mufti Anam yang juga anggota Komisi VI itu menilai, pengentasan kemiskinan juga harus didukung dengan peningkatan SDM. Tanpa adanya peningkatan kualitas manusianya, maka akan susah mengubah mainset masyarakat.

“Hidup ini misteri , Anda sekarang menjadi pendamping PKH. Beberapa tahun mendatang kehidupan anda masih belum tahu,” jelas kader PDI Perjuangan ini.

Mufti mengatakan, setiap pendamping PKH harus punya pandangan untuk hidup mandiri dengan menjadi wirausaha.

“Jika banyak masyarakat sudah berwirausaha, maka kemiskinan akan terkikis. Karena didalam wirausaha ada kemandirian,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, menurutnya kemiskinan tidak bisa dihapus. Sebab kemiskinan ada di setiap daerah. Yang membedakan hanyalah mindset masyarakat, terutama saat ada program bantuan. Dimana, masyarakat mengaku miskin ketika ada pendataan bantuan.

“Nah mindset inilah yang harus diubah oleh pendamping PKH. Bagaimana pendamping PKH mampu mengubah pola pikir yang biasanya ketergantungan terhadap bantuan tapi bisa menjadi kemandirian,” kata Timbul.

Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo ini menerangkan, kesejahteraan tidak hanya berbicara soal kaya harta.

“Diberikan kesehatan, keamanan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya merupakan wujud kesejahteraan,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, pengentasan kemiskinan tidak hanya jadi tugas pemerintah. Pendamping PKH juga harus bekerjasama dengan pemerintah, dengan mengubah pola pikir masyarakat.