Apa Itu Proyek Rempang Eco City?

Berita Baru, Jakarta – Belakangan ini, proyek Rempang Eco City di Batam terus memanas. Bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memerintahkan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk berdialog dengan masyarakat. Jokowi menduga adanya komunikasi yang tidak baik dalam proses relokasi tersebut.

Apa Itu Proyek Rempang Eco City? Berikut Ini Penjelasannya

Rempang Eco City merupakan proyek yang menjadi prioritas Jokowi dan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri, pariwisata dan lainnya. 

Pembangunanya telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Pembangunan Rempang Eco City bertujuan sebagai kawasan industri, kawasan perdagangan hingga wisata terintegrasi untuk mendorong daya saing dengan negara Malaysia dan Singapura. 

PT. Makmur Elok Graha (MEG) menggarap proyek satu ini dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun pada tahun 2080.

Tanggapan Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Proyek Ini

Pada awal September 2023, masyarakat Pulau Rempang menolak rencana relokasi 16 kampung adat Melayu. Hal tersebutlah kemudian memicu kerusuhan yang melibatkan masyarakat setempat dan aparat. Masyarakat meminta pembangunan proyek berlangsung tanpa penggusuran.

Hal ini karena keberadaan kampung adat hanya sebagian kecil dari luas Pulau Rempang. Masyarakat pun berpandangan bahwa pembangunan proyek Rempang Eco City bisa terlaksana tanpa menggusur warga. Apalagi untuk kepentingan pariwisata, masyarakat kampung bisa ikut berpartisipasi.

Kampung Melayu Tua sudah ada sejak tahun 1834 dan merupakan bagian dari Kerajaan Kesultanan Riau Lingga. Kampung tersebut didirikan oleh nenek moyang masyarakat setempat dan menjadi warisan yang tidak boleh dihilangkan. Karena itulah, proyek ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat Pulau Rempang.

Proyek ini juga tidak memperhatikan nilai sejarah Melayu pulau Rempang. Suardi, juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang Galang juga menegaskan, bahwa nilai sejarah Melayu di atas tanah yang mereka warisi dari para leluhur, harus dipertahankan sampai kapan pun.

Pemerintah Ngotot Pembangunan Tetap Dilanjutkan Sesuai dengan Rencana

BP Batam menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan PSN sesuai rencana. Namun di sisi lain, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek ini. Sebab, mereka menilai proyek Rempang Eco City hanya sekedar ambisi pemerintah dan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Kabarnya, pengembangan kawasan Rempang Eco City membutuhkan dana Rp 1,6 miliar. Sebanyak Rp 708,34 miliar untuk pembangunan prasarana konektivitas darat. Sebesar Rp 60 miliar untuk konektivitas laut, Rp 790,65 miliar untuk pengembangan kawasan dan pemeliharaan jalan darat mencapai Rp 50 miliar.

Badan Pengusahaan Batam memprioritaskan relokasi empat perkampungan adat di Rempang ke Dapur 3 Sijantung. Jarak dari kampung ke area relokasi proyek yang baru ini kurang lebih sejauh 6-7 KM.

Rata-rata warga Pulau Rempang tidak memiliki sertifikat lahan karena dulunya berada di bawah otoritas Batam. Ada anggapan hal tersebut juga sebagai pemicu kericuhan di proyek Rempang Eco City. Pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah dari Camat.

BP Batam akan memberi kompensasi berupa rumah hingga biaya hidup kepada warga yang menolak PSN di Rempang. Rumah yang akan warga dapatkan seharga Rp 120 juta. Kompensasi lainnya yaitu uang sewa Rp 1 juta selagi menunggu pembangunan rumah dan biaya hidup Rp 1,2 juta per orang setiap bulan.

Pecahnya konflik dalam proyek ini, ada dugaan karena banyaknya provokator yang memicunya. Sebenarnya, sosialisasi sudah berjalan dan awalnya bagus-bagus saja. Namun, sepertinya ada banyak provokator dari luar, sehingga masyarakat mulai berpikir lain dan terprovokasi.

Demikianlah pembahasan mengenai proyek Rempang Eco City, tanggapan masyarakat mengenai proyek tersebut dan beberapa perspektif dari sisi pemerintah. Hingga kini pembangunan proyek ini masih terus berlangsung.