Audiensi dengan Bupati, Gus Haris Sebut Sarbusi Memiliki Peluang Besar untuk Advokasi Buruh

Berita Baru, Probolinggo – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) melakukan audiensi dengan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris). Audiensi tersebut dilaksanakan pada Jumat (9/5/25) di Guest House Kraksaan.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Haris menyebutkan, pihaknya merencanakan tiga wilayah sebagai pusat industri di Kabupaten Probolinggo. Ketiganya adalah Kecamatan Tongas, Gending, dan Kotaanyar
“Tapi untuk diminati investor itu kan ketersediaan air harus aman, listrik stabil, terutama kondusivitas serta akses jalan yamg bagus, itu yang juga kami perhatikan,” katanya.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan untuk membuat standard regulasi bagi para investor atau pengusaha yang akan masuk atau berasa di Kabupaten Probolinggo. Termasuk di antaranya adalah penyerapan tenaga kerja dari warga lokal.

“Bagaimana nanti regulasi ini bisa ramah ke investor. Namun juga harus 70 persen pekerjanya harus dari warga lokal,” ucapnya.
Selain itu, Gus Haris menyebut dengan lapangan kerja yang ada dan potensi masuknya investor baru ke Kabupaten Probolinggo, dunia perburuhan tentu menjadi salah satu perhatiannya dalam hal kesejahteraan. Hal ini menurutnya merupakan peluang bagi Sarbumusi untuk melakukan advokasi terhadap para buruh, terlebih 97 persen warga Kabupaten Probolinggo merupakan warga Muslim dan mayoritas nahdliyyin. Sehingga secara otomatis banyak para buruh yang bekerja pada investor merupakan warga muslim.

“By data 97 persen muslim, dan mayoritas Nahdliyyin. Ini kesempatan bagi Sarbumusi sebagai Banom NU untuk melakukam advokasi dan bersinergi dengan pemerintah. Namun, pendekatannya kepada buruh, kepada investor harus santun, karena Sarbumusi ini kan NU,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Probolinggo, Babul Arifandi mengatakan, pada prinsipnya Sarbumusi siap melakukan advokasi. Dan sejauh ini, sudah ada beberapa advokasi yang dilakukan terhadap sejumlah buruh yang hak-haknya tidak sepenuhnya dipenuhi oleh perusahaan.

“Karena rata-rata buruh di Kabupaten Probolinggo, utamanya Nahdliyyin, itu buruh para perusahaan midle (menengah, red) ke bawah. Sehingga, secara kesejahteraan jauh lebij rendah dari pabrik di segmen kelas atas,” ujarnya.

Selain itu, di Kabupaten Probolinggo juga banyak buruh yang masih berstatus buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sehingga, banyak hak dasar buruh yang belum terpenuhi, seperti halnya uang lembur maupun gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Kami siap mengawal kesejahteraan buruh, tapi bukan berarti menghambat dunia investasi. Sehingga iklim investasi bisa tumbuh, san masyarakat Kabupaten Probolinggo bisa mandiri dan sejahtera,” ucapnya.