Bantuan Bermasalah, PMII Sampang Gelar Aksi

Berita Baru, Sampang – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang menggelar aksi turun jalan dengan tuntutan bongkar mafia Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Senin (7/3).

Massa aksi bergerak dari depan Pasar Srimangunan Sampang Kota, menuju ke Kantor Pemkab Sampang dan kantor DPRD Sampang. Selama aksi, mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Sampang.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa penyaluran BPNT berbentuk uang sebesar Rp 600.000 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Januari, Februari, Maret tahun 2022 kian menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami menuntut Pemkab dan DPRD Sampang untuk segera membongkar mafia bansos, khususnya BPNT, dan meminta Ibu Risma selaku Kementrian Sosial Republik Indonesia agar turun langsung ke daerah Kabupaten Sampang,” ucap salah satu Orator.

Ketua PC PMII Sampang, M. Nadzir Fatihil Haq, mengatakan bahwa pihaknya menunggu kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Sampang.

Sebab, pihaknya ingin menyampaikan soal temuan di lapangan atas dugaan adanya indikasi kecurangan dalam realisasi BPNT periode pencairan triwulan pertama 2022 senilai Rp 600.000 ke KPM.

Menurutnya, berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan investigasi yang dilakukan oleh lembaga pengaduan masyarakat PC PMII Sampang, praktek yang terjadi adalah ada indikasi pemaksaan penggiringan untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu bahkan ada intimidasi kepada KPM.

“Sedangkan hal itu sangat bertentangan dengan keputusan Menteri Sosial No. 24/HUK/2022 dan keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No. 29/6/SK/HK/.01/2/2022,” ujarnya.

Sejauh ini, kata M. Nadzir Fatihil Haq, ada sejumlah desa di lima kecamatan yang diduga melakukan pelanggaran dalam realisasinya penyaluran BPNT dan hasil tersebut sudah menjadi bukti konkrit bagi pihaknya.

“Bu Risma harus tahu, harus turun ke Sampang, bahwa Kabupaten Sampang dalam penanganan bansos tidak baik-baik saja,” pungkasnya.

Tidak hanya itu PMII Sampang menegaskan, jika tidak ada laporan selama waktu yang ditentukan, maka akan melakukan demonstrasi kembali.

“Jika tidak ada laporan maka kami akan turun jalan lagi dengan massa yang lebih banyak.” tambahnya.

Masa aksi merasa kecewa karena tidak ada satu pun pihak Pemkab yang keluar menemui mereka.

“Padahal kami sudah memiliki data dari 4 kecamatan mulai dari foto dan video terkait aduan masyarakat, tapi kenapa kita di biarkan begitu saja. Kami juga punya bukti-bukti, yang mana ada kesepakatan antara ketua AKD dan dengan pimpinan, namun siapa itu pimpinannya kami juga tidak paham. Tapi setau kami sebelum ada penyaluran tim POS Indonesia selaku penyalur silaturahim kepada petinggi pemkab kabupaten Sampang,” tegas Deko, selaku Korlap Aksi kepada awak media.