BBM Naik Gaji Tidak, Ribuan Buruh Akan Turun

Berita Baru, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim, ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa menolak naiknya bahan bakar minyak (BBM). Buruh di 33 provinsi akan turun jalan pada Selasa, 6 September 2022.

Said mengatakan, pusat aksi buruh di Jakarta akan berada di Gedung DPR. Tujuannya mendorong DPR membentuk pansus atau Panja BBM, dan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan harga BBM, dikutip dari cnnindonesia.com, pada Minggu 4 September 2022.

Aski buruh rencananya juga akan berlangsung di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak, di hari yang sama.

Wilayah lain juga di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Pihaknya juga berencana akan mengadakan aksi lanjutan, jika aksi pertama tak didengarkan pemerintah dan DPR. Antara lain menolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.

Aksi unjuk rasa menolak BBM dipicu sejumlah hal. Antara lain turunnya daya beli masyarakat. Yang saat ini turun 30 persen, pasca BBM naik akan merosot hingga 50 persen. Selain itu, upah buruh menurutnya tidak mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir.

Bahkan kenaikan UMK 2023 dihitung menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sehingga, Said yakin, tahun depan upah buruh tak akan naik lagi, dikutip dari kompas.com.

Buruh juga menilai, sikap pemerintah menaikkan harga BBM justru dilakukan ketika harga minyak dunia turun. Sehingga ia menuding, naiknya harga BBM hanya upaya pemerintah untuk mencari untung.

Hal lain, Said menyebut subsidi sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan, diberikan hanya agar menahan buruh tak protes. Sebab subsidi itu tak mampu menutupi kenaikan harga akibat inflasi.
Ia juga khawatir, ledakan biaya operasional industri, akan memicu gelombang PHK.