Begini Karier Ahmad Muzani, Loyalis Prabowo yang Ditunjuk Sebagai Ketua MPR RI 2024-2029

Berita Baru, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ditetapkan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029 pada Kamis (3/10/2024).

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna MPR, yang akan menetapkan susunan pimpinan MPR baru.

Ia akan memimpin MPR dengan didampingi delapan wakil ketua, yang terdiri dari tujuh perwakilan fraksi di DPR dan satu perwakilan dari DPD.

Untuk diketahui,  Muzani dikenal sebagai loyalis Prabowo, telah lama berkecimpung di Partai Gerindra dan kini dipercaya untuk memimpin MPR di tengah masa jabatan Prabowo sebagai Presiden.

Perjalanan Karier Ahmad Muzani

Ahmad Muzani lahir di Tegal pada 15 Juli 1968 dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha, politikus, dan anggota DPR.

Sejak masa remaja, ia aktif dalam berbagai organisasi di Tegal, termasuk menjabat sebagai pemimpin Pelajar Islam Indonesia (PII).

Ia melanjutkan pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta.

Setelah menyelesaikan studinya, Muzani bekerja sebagai wartawan di majalah Amanah dan penyiar di radio Ramako, di mana ia akhirnya diangkat sebagai direktur untuk wilayah Serang, Banten.

Hubungannya yang baik dengan berbagai kalangan memungkinkannya membangun jaringan luas, yang berkontribusi pada kesuksesannya di dunia politik.

Memasuki Dunia Politik

Muzani mulai menekuni politik praktis dengan mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR) bersama Zainuddin MZ, di mana ia sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.

Setelah Pemilu 2009, ia bergabung dengan Partai Gerindra, setelah sebelumnya bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto.

Sejak 2015, Muzani diberikan kepercayaan oleh Prabowo untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra, posisi yang dipegangnya hingga saat ini.

Dengan latar belakang politik yang kuat dan loyalitasnya terhadap Prabowo, pengangkatan Muzani sebagai Ketua MPR diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan di lembaga legislatif, khususnya dalam mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo.