Catatan Merah PMII Jember untuk Bupati Hendy

Berita Baru, Jember – Selasa 8 Maret 2022 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi PMII Jember memberi Catatan Merah Pemkab Jember. Catatan merah tersebut diekspresikan dalam bentuk aksi Long March dari Double Way Unej sampai depan Kantor Pemkab Jember.

Berdasarkan hasil kajian Lembaga PMII Jember, Catatan Merah yang dilayangkan kepada Pemkab Jember mencakup multidimensi antara lain: Politik, Hukum/Kebijakan, Ekonomi, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial-budaya, dan Pendidikan. Berangkat dari kajian tersebut, PMII Jember menilai Pemkab masih jauh panggang dari api dalam merealisasikan janji politik dan sesat berpikir dalam memproduksi kebijakan.

“Janji bombastis mimpi indah yang tidak rasional, terkait pembangunan pertanian, menjadikan Jember sebagai pusat komoditas pertanian Nasional dan Internasional, membangun pertanian tetapi melakukan membiarkan terhadap aktivitas industri yang mengancam pertanian. Sesat berpikir dan buruk analisa! Belum lagi ada proyek 1000 rumah murah, lahan mana yang mau digunakan untuk pembangunan 1000 rumah? Saya tanya dan jawab dengan lantang kalau bukan lahan pertanian. Gugur sudah janji politik untuk membangun pertanian!” pekik Rizal salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian.

Rizal mengatakan petani dibuat kalangkabut atas kekurangan pupuk, sudah jelas 50% subsidi pupuk mencekik, mau mengadakan pupuk tapi manajemennya buruk sehingga begitu pupuk tidak memenuhi kebutuhan petani, imbasnya petani menambah input saprodi dan pupuk menjadi mahal, luntur sudah kesejahteraan petani.

Pada momentum penyampaian Pakta Integritas yang harus ditandatangani Bupati, Ketua PC PMII Jember menegaskan beberapa kajian kritis, salah satunya menyoal aspek RTRW tidak melibatkan domain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai domain lingkungan untuk memandu kebijakan tata ruang di Kabupaten Jember dan penyusunan kebijakan RTRW mengesampingkan partisipasi publik, artinya cenderung dibahas secara teknokratik.

“Kami menginginkan dalam RTRW, klausul konsensi tambang dihapuskan, terkhusus jikalau pemkab jember ingin menjadikan pertanian sebagai sentrum komoditas nasional dan internasional,” kata Faqih.

Sementara itu, merespons kajian Pakta Integritas, PemKab Jember yang diwakili langsung oleh Bupati Hendy menjawab bahwa semua catatan yang diberikan kepada saya akan diterima. “Terus terang adik-adik semua, tidak mungkin kami selesaikan sendiri jember ini, gak mampu saya. Harus dipikirkan bersama-sama termasuk adik-adik mahasiswa PMII, teruslah koreksi kami pemerintah untuk kebaikan masyarakat,” katanya menjawab kajian catatan merah PMII Jember.

Bupati Hendy mengakui dalam satu tahun kepemimpinan masih belum sempurna. “kesalahan kami banyak sekali, tapi insyallah sampai hari ini saya dan wakil bupati berkomitmen beserta jajaran pemkab jember untuk memperbaiki kekurangan itu,” kata Bupati Hendy yang disebut-sebut orang paling tajir atau ‘Juragan Tanah’ di Jember karena tercatat memiliki 70 tanah dan bangunan.

“Silakan OPD OPD kami ditegur semuanya, perbaikan infrastruktur, tolong kami dibantu mengontrol, agar kontraktor yang kerja itu bagus,” tambahnya.

Penyampaian Bupati Jember kemudian dibalas kembali oleh Faqih Alharamain selaku ketua PC PMII Jember, “jikalau kemudian jenengan mengatakan seolah-olah tidak bisa sendiri, bagi kami ini adalah komponen middle yang kemudian tidak menjadi bagian dari sistem, dan tidak memiliki kebijakan, maka bagian dari middle, kita mendorong jenengan yang berada di kalangan elite, yang memiliki kuasa, pencipta kebijakan dan sistem. Kami adalah bagian dari elemen middle berada di wilayah agen of control,” balas Faqih.

Faqih juga menegaskan agar kontroversi RTRW segera diselesaikan termasuk dalam hal partisipasi publik. “kalau kemudian kita dikatakan harus menjadi bagian dari elemen perubahan juga, kita sudah mendorong itu Bapak, tinggal jenengan yang memegang sistem dan kebijakan. Kita mengikutinya, namun kemudian kami tidak bisa diam ketika hal-hal ini tidak segera terealisasi, maka diakhirinya ini kami meminta nota kesepakatan dari sahabat sahabat yang telah melakukan kajian dari pagi sampai malam, tentu ini demi perbaikan masyarakat ke depan, karena ini adalah murni kajian dan gerakan secara organik, jadi kami meminta Bapak Bupati menandatangani Pakta Integritas,” jelas faqih untuk meminta pendantanganan Pakta Integritas kepada Bupati.

Namun Bupati Hendy enggan menandatangani dengan alasan masih ingin mendiskusikan terlebih dahulu dengan OPD, “saya terima dulu, karena ini harus dibaca, dan mengkonfirmasi ke masing-masing OPD, karena OPD-OPD semua yang memiliki kemampuan untuk itu selesai atau belum. Saya mohon izin untuk tidak menandatangi,” jawab Bupati Hendy dengan menjanjikan mendiskusikan hari ini (selasa) untuk membahas kajian PMII Jember dan segera kami kabari dalam 1-2 hari mendatang. [Ihsan]