Berita

 Network

 Partner

Datangi Pemkab Gresik, Forkot Tolak PPKM Darurat

Datangi Pemkab Gresik, Forkot Tolak PPKM Darurat

Berita Baru Jatim, Gresik – Wacana perpanjangan PPKM Darurat menuai polemik di masyarakat. Puluhan aktivis di Gresik yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) itu tiba di pendopo sebelah barat lapangan Pemkab Gresik sekitar pukul 10.30 WIB, Senin (19/7).

Dalam audiensi yang ditemui langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan sejumlah pejabat Forkopimda, para aktivis menyampaikan sejumlah tuntutan. “Mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyampaikan ke pemerintah pusat bahwa untuk tidak memperpanjang PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif,” ujar Haris Sofwanul Faqih.

Selain itu, lanjutnya, menuntut agar Pemkab Gresik membuat langkah kebijakan baru dengan skema penanganan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kondisi lokal kedaerahan. “Sehingga dampak yang dirasakan masyarakat terutama di sektor ekonomi menengah betul-betul dipertimbangkan,” imbuh Ketua Forkot.

Menurutnya, penolakan perpanjangan PPKM Darurat di Gresik karena sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah selama PPKM Darurat banyak dikeluhkan masyarakat.

“PPKM Darurat belum sangat efektif untuk mencegah persoalan penularan Covid-19, malah muncul persoalan baru yakni masalah sosial dan ekonomi, sehingga harapan kami, Bupati Gresik yang terlahir dari spirit muda bisa memahami bahwa PPKM Darurat hari ini tidak diperlukan di Kabupaten Gresik, justru lebih efektif jika Pemkab Gresik membuat konsep kedaerahan sendiri untuk penanganan pencegahan Covid-19,” tegas pria yang akrab disapa Bogel.

Di samping itu, ia juga menyoroti banyaknya praktek penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan cenderung memojokkan kecil. Akibatnya, masyarakat kecil lah yang paling terdampak.

“Sering kali di lapangan rakyat bekerja mencari uang lagi-lagi menjadi kambing hitam pelanggaran aturan, sehingga dampak PPKM Darurat ini sangat dirasakan rakyat kecil,” tandasnya.

Berita Terkait :  PMII Banyuwangi Beri Ucapan Selamat Ultah kepada Kapolresta Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan bahwa PPKM Darurat merupakan produk kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana terus meningkatkan inovasi dan fasilitas, tujuannya adalah memberikan bantuan sosial dengan sasaran warga Isolasi mandiri (Isoman) dan warga terdampak Covid-19.

“Kami sampaikan bahwa pemerintah tidak diam dan terus berinovasi karena PPKM Darurat ini adalah produk pusat, untuk itu kita dirikan posko-posko, tujuannya adalah sebagai bantalan sosial terutama bagi warga Isoman dan warga terdampak Covid-19 seperti pemilik warung, PKL dan sopir angkot dan lainnya bisa kita bantu memberikan stimulus berupa sembako dan lain sebagainua,” terangnya.

Bupati Gus Yani juga meminta seluruh pihak bisa saling memahami kondisi pandemi saat ini. Mengingat, di sektor-sektor lain pun juga mengalami hal serupa, namun jika seluruh persoalan disikapi dengan pikiran jernih maka akan terselesaikan dengan baik.

“Kita harus saling mengerti dalam keadaan yang sangat sulit ini, banyak saudara-saudara kita Nakes juga mengalami keadaan yang sama, jenuh payah berat, tetapi ketika kita bisa duduk bersama dengan fikiran jernih, kita pecahkan apa yang menjadi persoalan baik sektor ekonomi maupun soktor kesehatan atau medis,” bebernya.

Kendati demikian, Bupati tetap akan menyampaikan ke pemerintah pusat terkait tuntutan yang disampaikan para aktivis ini. Termasuk menyampaikan progres peningkatan fasilitas dan pelayanan dari hulu ke hilir selama PPKM Darurat diberlakukan di Kabupaten Gresik.