Desakan Tunda Pilkada Semakin Ramai, PMII Jatim: Keselamatan Rakyat yang Utama

Berita Baru Jatim, Surabaya — Desakan penundaan Pilkada serentak 2020 ramai disuarakan oleh banyak elemen masyarakat. Tidak terkecuali Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur juga memberi kritik atas keputusan pemerintah, DPR, dan KPU yang tetap melanjutkan tahapan Pilkada serentak 2020 termasuk pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

PMII Jatim menilai pemerintah Indonesia tidak serius dalam memutus penyebaran Covid-19. Justru lebih mementingkan segelintir elit politik dibandingkan dengan keselamatan rakyatnya.

Ditambah lagi dengan fakta di masyarakat yang masih acuh dalam mematuhi protokol kesehatan, dan tentunya itu juga masih menjadi masalah yang belum ada rumusan kongkrit dan terukur sebagai solusinya.

“Indonesia ini masih menjadi urutan ke 14 tertinggi di Dunia dalam penambahan Corona Virus perhari, dengan rata-rata jumlah penambahan kasusnya perhari lebih dari 1000 kasus baru,” kata Bendahara PKC PMII Jatim Andri Hadi Prasetia Utama, Sabtu (25/9/2020) di Surabaya.

Andri menyatakan Indonesia belum punya satu langkah sukses di berbagai daerah yang bisa dijadikan rujukan untuk menekan laju penambahan Covid-19, itu artinya Indonesia masih belum masuk level aman dalam kasus pandemi ini dan hal itu pula yang menjadi alasan kuat kenapa Pilkada serentak 2020 harus ditunda sampai benar-benar keadaan normal kembali.

Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan mengapa Andri ngotot agar penyelenggaraan Pilkada 2020 secara serentak untuk ditunda.

“Dalam kondisi seperti sekarang, saya melihat penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 masih belum seberapa penting untuk dilaksanakan, dan dalam pandangan saya hendaknya penyelenggara punya alternatif baru untuk melakukan penundaan,” kata Andri.

Ia juga menjelaskan, penundaan Pilkada tersebut harus dilakukan sampai dapat dipastikan bahwa situasinya memungkinkan dan aman apabila diselenggarakan. Jika tetap dipaksakan di tengah pandemi urgensinya untuk siapa dan demi apa.

“Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Kalau mau dipaksakan dengan model keteledoran kita sekarang, maka saya jadi timbul pertanyaan baru sebenarnya Pilkada ini untuk siapa dan demi apa, ujar Andri.

Jika dilihat penting dan tidaknya Pilkada dilaksanakan sekarang atau ditunda memang menjadi Pro dan Kontra. Desakan dari beberapa pihak menyarankan untuk menunda Pilkada sampai benar-benar aman kondisinya.

Hal ini juga mendapat pandangan serius dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia PBNU. Selaras dengan PBNU, PMII Jatim melalui beberapa Pengurus Hariannya juga menyerukan Pilkada harus ditunda. Bahkan Melalui Ketua PKC PMII Jatim terang-terangan mengatakan jika dipaksakan diadakan sekarang tidak ada solidaritas kemanusiaan dari pemerintah untuk rakyatnya.