Diundang ke Istana Negara Melalui Pesan WhatsApp, Greenpeace Indonesia dan JATAM Menolak Hadir

Berita Baru, Jakarta – Undang-undang Cipta Kerja masih mendapat kritikan dari 19 organisasi lingkungan. Presiden Joko Widodo mengundang ke 19 organisasi itu untuk hadir di pertemuan di Istana Negara tanpa jelas agendanya melalui pesan WhatsApp tanggal 19 November 2020 dan agenda pertemuan Senin 23 November 2020.

Greenpeace memutuskan tidak memenuhi undangan Presiden karena agenda pertemuan tersebut dinilai tidak jelas. Tetapi bila hendak membicarakan aspek lingkungan dari UU Cipta Kerja, posisi Presiden dan kami sudah berbeda secara diametral, yaitu Presiden tidak akan membuat Perppu.

“Kami tidak akan terlibat dalam perumusan RPP dan Perpres. Jadi ruang negosiasi hampir tidak ada lagi sebenarnya. Presiden perlu membuktikan terlebih dulu komitmennya untuk perlindungan lingkungan secara konkret sebelum berdialog lagi dengan organisasi-organisasi lingkungan,” di kutip dalam prelist.

Tambahnya, Presiden perlu menjalankan putusan MA tentang kebakaran hutan yang di menangkan oleh masyarakat dan juga harus melindungi masyarakat adat dari berbagai ancaman dan intimidasi.

Berita Terkait :  Persma Manifest dan PPMI DK Jember Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu

“Presiden juga harus memberikan hukuman yang berat pada korporasi pembakar hutan, membuka data kehutanan dan HGU agar masyarakat bisa mengawasi hutan Indonesia mereka, dan tidak lagi memberi kemudahan pada industri batubara yang menjadi penyumbang utama krisis iklim.

Organisasi lainnya merilis menanggapi undangan tak jelas itu dari Koordinator JATAM, Merah Johansyah mengatakan ia mengambil keputusan untuk menolak hadir di Istana Negara 23 November 2020 walau sebagian NGO lain tetap hadir.

“Beberapa pertimbangan sehingga JATAM memilih tidak datang, antara lain adalah ketidakjelasan agenda dan ‘talking point’ dalam pertemuan, sehingga tidak bisa di ukur manfaat dari pertemuan tersebut,” tulisnya.

Jatam mempertanyakan mengapa pertemuan baru di gelar, karena merasa bertemu dengan Presiden mendekati kesia-siaan. Tuntutan kami batalkan Omnibus law dan tidak ada lagi tawar-tawar.

“Kami mempertanyakan kenapa baru sekarang pertemuan di gelar, mengapa suara rakyat lewat aksi massa sejak 2019 saat aksi reformasi di korupsi hingga teranyar protes Omnibus Law di depan Istana justru Presiden tidak mendengar dan berdialog dan kami menolak hadir atas legitimasi demi kepentigan memuluskan Omnibus Law dan Oligarki,” tulisnya.

Berita Terkait :  Peringatan Hari Pohon Sedunia, PPLH Mangkubumi: Jangan Rusak Hutan!
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

9 + six =