Diminta Rp 500 Juta untuk Nomor Urut 1, Wakil Ketua Demokrat Pilih Mundur

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat, Didin Supriadin memilih mundur dari Partainya usai diminta Rp 500 juta. 

Didin mengaku dimintai uang sebesar Rp 500 juta oleh partainya dengan dalih untuk biaya kontribusi Pemilu 2024.

Ia mengatakan, permintaan uang itu terjadi saat proses penjaringan bakal calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024 berlangsung.

Awalnya, Didin bersama para caleg lainnya untuk DPRD Provinsi Jabar dimintai uang sebesar Rp 32,5 juta.

“Ketika penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi dimulai, para bacaleg diminta kontribusi sebesar Rp 32.500.000,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari seputarsumut.com pada Rabu, 18 Mei 2023.

Kemudian, pada tanggal 12 April lalu, kata Didin, seluruh bacaleg diminta untuk mendatangi Kantor DPD Partai Demokrat Jabar guna mengisi formulir pernyataan.  

Dalam formulir tersebut, terdapat salah satu poin yang menyatakan kesiapan tambahan untuk dana saksi partai sebesar Rp 100 juta. Dia pun menyanggupinya.

Tidak berhenti sampai di situ, Didin mengaku dihubungi bendahara DPD Demokrat Jabar pada tanggal 2 Mei lalu.

Ia diminta membayar Rp 500 juta agar bisa mendapat nomor urut 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) 15 (Kabupaten/Kota Tasikmalaya).

“Bendahara DPD tiba-tiba menghubungi saya dan mengirim no rekening, saat itu saya diminta memberikan kontribusi untuk dana saksi sebesar Rp 500.000.000 yang informasi dari Ketua DPD saya akan diberikan no urut caleg di nomor urut 1 dapil Jabar 15 (Kota dan Kab Tasikmalaya),” kata Didin menuturkan.

“Karena kata Ibu Ratna Bendahara DPD, untuk di DPC seperti Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dll yang dapat no urut 1 bacaleg Kabupaten/Kota tersebut kontribusinya sebesar Rp 300.000.000,” lanjutnya menjelaskan.

Menyikapi hal itu, Didin lantas meminta tenggat waktu satu bulan kepada bendahara Demokrat Jabar untuk bisa memenuhi permintaan uang Rp 500 juta itu. 

Namun, di hari yang sama ia kembali dihubungi bahwa tawaran nomor urut 1 sudah diberikan kepada orang lain yang siap membayar Rp 500 juta.

“Posisi no urut 1 akan ditukar dengan Pak Yoyom Romya (bukan pengurus) dengan alasan Pak Yoyom siap membayar dan saya dikasih no urut 2 dengan kontribusi yang tidak terlalu besar,” tandasnya.

Merasa dipermainkan, Didin lantas mengancam Sekretaris DPD Demokrat akan mencabut berkas dan tidak jadi mencalonkan. 

“Sekreatris DPD bilang ke saya, tunggu nanti dalam 5 menit saya akan ditelepon kembali,” sambungnya.

Namun, ia tak kunjung dihubungi kembali. Dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrat maupun dari bursa pencalonan. 

“Ketersinggungan saya dengan Sekretaris DPD PD Jabar dengan bahasa yang tidak patut dan secara etika tidak pantas, masa saya sebagai pengurus inti DPD dengan mudahnya, cuma karena uang, ada yang bukan pengurus mau ditukar no urutnya menjadi no urut 1 hanya karena saat itu Pak Yoyom siap membayar,” tandas Didin kecewa.

Hingga saat ini, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jabar, Handarujati Kalamullah belum memberikan keterangan terkait kabar tersebut.