GMNI Jawa Timur Tak Menemukan Argumentasi yang Kuat Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Berita Baru, Surabaya – Rumah Kebangsaan Jawa Timur menggelar dialog publik dengan tema “Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Siapa yang Diuntungkan?”, Sabtu (28/01/2023). Dialog yang dihadiri empat narasumber itu dipandu oleh Randy Saputra. Salah satu narasumber tersebut yakni Hendra Prayogi DPD GMNI Jawa Timur. 

Hendra dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan kades. “Kami menganggap tidak relevan dan tidak menyelesaikan akar masalah,” tegas Hendra. Di awal pemaparannya dia mengatakan bahwa setiap orang itu harus ada masanya, dan setiap masa harus ada orangnya. 

“Ini yang harus selalu dipegang oleh setiap pemimpin. Tidak hanya di tingkatan desa, tapi juga di tingkatan kabupaten, provinsi, hingga nasional,” ujar Hendra. 

Hendra menilai bahwa hal-hal apapun yang berbau perpanjangan masa jabatan itu melanggar cita-cita reformasi, dan tidak baik untuk demokrasi. “Di desa terutama,” imbuhnya. Di sisi lain, Hendra mengaku tak menemukan dasar argumentasi yang kuat terkait perpanjangan 9 tahun itu begitu urgen untuk ditetapkan. 

Pelbagai narasi muncul ke publik tentang perpanjangan masa jabatan kades. Hendra mengurai satu persatu. Pertama terkait dengan konflik sosial pascapilkades. Menurut dia itu merupakan hal biasa. Bukan hanya terjadi di desa, di tingkat tertinggi pun mengalami hal serupa. 

“Tinggal bagaimana kepala desa ini, mampu atau tidak memenejemen konflik-konflik sosial itu,” terangnya. “Kalau memang akar persoalannya itu adalah konflik sosial pascapilkades, harusnya bukan masa jabatan yang diperpanjang tetapi pendidikan politik masyarakatnya yang harus diperbaiki,” tegasnya. 

Bagi Hendra perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi untuk menyelesaikan akar masalah. Di sisi lain, Hendra curiga bahwa konflik sosial yang terjadi di masyarakat itu bukan hanya dampak dari perbedaan pilihan politik saat Pilkades. Namun juga disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah desa yang jauh dari kepentingan dan harapan masyarakat. 

Narasi lain yang beredar yakni wakru 6 tahun terlalu sebentar untuk merealisasikan janji-janji politik saat masa kampanye. Menyikapi itu, Hendra menduga, bahwa jangan-jangan janji-janji itu yang terlalu besar sehingga tak bisa diselesaikan selama 6 tahun. 

“Nah ini harus kita sampaikan secara objektif terlebih dahulu, agar masalah ini kita ketahui akar masalahnya apa dan sebegitu urgenkah 9 tahun itu ditetapkan. ini tidak fair dong. akar masalahnya apa lalu solusinya juga gak nyambung,” tegas Hendra.