Habiskan Ratusan Miliar, Massa Aksi Desak Pemprov Audit Kadishub Jatim

Berita Baru, Surabaya – Puluhan aktivis mendesak Pemerintah (Pemprov) Jawa Timur mengaudit Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim.

Tuntutan tersebut disampaikan di depan Kantor Grahadi Jawa Timur, pada Selasa 23 Januari 2024.

Kordinator Aksi Akbar Fikri, menyebut telah menemukan beberapa kejanggalan dan kelalaian dalam proyek pembangunan Dermaga II di Kabupaten Probolinggo.

Pasalnya, proyek yang memakan anggaran 279 miliar APBD Jatim tersebut cacat administrasi dan tidak dapat perizinan dari Dir. Hubla Perhubungan RI.

Dalam tindakan tersebut lanjutnya, Kadis Perhubungan Jatim diduga telah melanggar PP Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 67.

“Tindakan Kadis Perhubungan dan Pemprov Jatim secara umum sangat ceroboh, di mana izin dari Dir. Hubla bukan saja semata-mata untuk administrasi an sich, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pemerintah jika terjadi insiden di laut,” katanya.

Dalam aksi tersebut, puluhan aktivis muda jatim ini menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Menuntut Gubernur Jawa Timur dan atau PJ Gubernur Jatim, untuk segera mencopot Kadis  Perhubungan Jawa Timur, karena tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan telah membuat status Dermaga II di Probolinggo menjadi tidak jelas.

2. Menuntut Kadishub Jatim untuk tidak mengelak bahwa, telah terjadi fraud administrasi dalam proses pengembangan Dermaga 2 dan gudang di Probolinggo yang tidak mendapat izin dari Dirjen Hubla Kementrian Perhubungan RI.

3. Menuntut BPKP Jawa Timur untuk segera melakukan audit secara keseluruhan kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur dan instansi-instansi terkait lainnya dalam sengkarut pembangunan pengembangan Dermaga II di Probolinggo.

4. Menuntut Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan pembangunan Dermaga II di Probolinggo.

Lebih lanjut Akbar Fikri menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak tanggapi maka akan melakukan demonstrasi lagi dengan massa dan forum yang lebih besar.

“Jika tidak ada tindakan yang jelas dari Pemprov Jatim, kami akan melakukan demonstrasi lagi. Bahkan, kami siap membuat laporan kepada Kejari Jawa Timur,” tandasnya.