HKTI Probolinggo Soroti Minimnya Serapan Tembakau, Pemkab Siapkan Solusi Melalui Industri Rokok Lokal

Berita Baru, Probolinggo – Memasuki musim panen raya tembakau, kekhawatiran mulai mencuat di kalangan petani Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, sejumlah gudang besar dikabarkan minim menyerap tembakau petani, sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya.

Hal ini menjadi perhatian serius Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Cabang Probolinggo yang tengah berupaya mencari solusi demi menjaga kesejahteraan petani tembakau di daerah tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang HKTI Kabupaten Probolinggo, Ir. Agus Salehhuddin, menegaskan bahwa HKTI akan bertindak sebagai jembatan antara petani dan pemangku kebijakan untuk memastikan hasil panen tembakau tahun ini terserap maksimal.

“HKTI sangat berkepentingan bagaimana menghadapi panen raya tembakau ini agar petani tidak dirugikan,” ujarnya.

“Kami akan berupaya berbicara dengan pihak pabrikan, karena mengacu pada tahun kemarin, gudang-gudang besar tidak mengambil tembakau dari petani,” lanjutnya.

Ir. Agus juga berharap agar harga jual tembakau tahun ini minimal berada pada kisaran Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram, yang menurutnya sudah cukup untuk menutupi biaya produksi.

“Harga segitu sudah cukup menutupi biaya produksi. Tidak harus sampai Rp70.000, asal jangan di bawah itu,” ujarnya.

HKTI juga telah mendorong pemerintah daerah untuk duduk bersama membahas solusi konkret, khususnya dalam mengatasi persoalan harga dan serapan. Salah satu langkah penting yang ditekankan adalah koordinasi dengan Gudang Garam yang tahun lalu disebut tidak melakukan pembelian tembakau dari petani lokal.
“Kita akan komunikasikan langsung dengan pihak Gudang-gudang melalui DPRD, Dinas Pertanian, DUKPP, APTI, dan AKTI,” jelas Ir. Agus.

“Kita ingin tahu kenapa tidak menyerap, dan bersama-sama mencari solusi agar itu tidak terulang,”ujarnya.

Ketika ditanya tentang kemungkinan aksi massa jika tembakau petani tetap tidak terserap, Ir. Agus hanya menjawab diplomatis, “Ada langkah-langkah lain yang sudah kami rumuskan,”katanya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menyiapkan strategi jangka panjang melalui penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) lokal. Kepala DKUPP, Taufiq Alami, menjelaskan bahwa salah satu solusi konkret adalah menghidupkan kembali IKM rokok melalui Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kami punya 85 IKM rokok di tahun 90 an. Dulu mereka cukup banyak menyerap tembakau lokal. Namun sekarang regulasi cukai membuat mereka sulit bersaing,” kata Taufiq.

“Makanya kami fasilitasi mereka lewat KIHT, supaya produksinya jelas, pengawasannya ada, dan bisa efisien,” tambahnya.

KIHT diupayakan untuk mulai beroperasi tahun ini dirancang untuk menampung sekitar 15 perusahaan rokok kecil (PR kecil), masing-masing mampu menyerap tenaga kerja antara 20 hingga 30 orang. Jika semua unit berjalan optimal, diperkirakan dapat membuka lapangan kerja langsung bagi sekitar 300 orang, belum termasuk sektor distribusi dan pendukung lainnya.

Namun, Taufiq mengakui proses operasional tidak mudah karena banyaknya persyaratan perizinan, terutama dalam mendirikan koperasi rokok.

“Sudah ada yang mendaftar, tapi memang tidak mudah prosesnya. Tapi kami tidak diam, kami terus bergerak,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Arief Kurniadi mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan terkait kebutuhan serapan gudang tahun 2025.

Data tersebut mencakup luas area tanam, estimasi produksi, dan potensi kelebihan hasil panen.

“Dari data ini, kita bisa hitung apakah produksi tembakau berlebih dan mencari solusinya bersama,” ujar Arief.

“Ini bukan semata-mata tugas petani, tapi kerja kolektif semua pihak,” imbuhnya.

Dengan semua pihak saling bersinergi dari petani, pemerintah, hingga pelaku industri diharapkan persoalan klasik seputar serapan tembakau di Probolinggo bisa tertangani dengan baik tahun ini.