Kabar Terbaru Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan Anggota DPR

Berita Baru, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembaruan terbaru mengenai kasus dugaan korupsi dalam pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR untuk tahun anggaran 2020.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, sebagai salah satu tersangka.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa proses penyidikan perkara ini akan terus berlanjut.

Saat ini, pihaknya masih mengumpulkan informasi dan mendistribusikan dokumen kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini kan yang menghitung kerugian negaranya dari BPKP. BPKP itu butuh dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (03/10).

Dengan demikian, pihaknya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi diberhentikan dalam beberapa waktu.

Berdasarkan catatan, tim penyidik terakhir kali memanggil saksi pada Rabu, 22 Mei 2024.

Kata dia, tim tengah mengerjakan sesuatu termasuk dalam rangka mendukung audit kerugian keuangan negara yang dikerjakan BPKP.

“Nah, ini yang sedang kita penuhi (mengirim dokumen). Mungkin di sini kalau pemeriksaan saksi-saksinya selama ini belum ada lagi, jadi kita sedang memenuhi itu,” ucap Asep.

“Dan kebetulan juga Satgasnya adalah Satgas yang menangani perkara di Jatim, perkara DPRD. Tapi, untuk update-nya sekarang sedang memenuhi dokumen-dokumen dan lain-lain yang diperlukan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” sambungnya.

Selain Indra Iskandar, Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR yang ditetapkan sebagi tersangka, KPK juga telah menetapkan sejumlah orang lainnya.

Antara lain Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; dan Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Lalu Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).

Para tersangka dicegah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses berlangsung

Indra sebelumnya mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada bulan Mei, mempertanyakan penetapan status tersangka dan penyitaan barang bukti oleh KPK.

Namun, ia kemudian mencabut permohonan Praperadilannya tidak lama setelah itu.

Sementara itu, dalam proses penyidikan yang berlangsung, KPK telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di Jakarta, yaitu Gatot Subroto, Tebet, Kemayoran, dan Bintaro.

Beberapa tempat yang digeledah termasuk ruang biro dan staf serta ruang kerja Sekjen DPR di Kantor Sekretariat Jenderal DPR pada tanggal 30 April 2024

Indra sendiri diperiksa penyidik pada Rabu, 15 Mei 2024 lalu.