Kedatangan Menristekdikti, Disambut Kritik BEM Unej

Berita Baru Jatim, Jember— Kedatangan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir ke Universitas Jember (Unej) dalam acara Soft-Launching Gedung Auditorium Universitas Jember mendapat sambutan dan kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jember, Kamis (10/10).

Dalam rilisnya, mahasiswa menyoal pernyataan Menristekdikti terkait aksi demonstrasi mahasiswa atas penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertanahan. Pasalnya, pernyataan Menristekdikti seakan-akan mendiskreditkan mental dan idealisme mahasiswa. Mereka menolak tindakan represif Menristekdikti dengan membawa dua tuntutan. Pertama, mencabut pernyataan Menristekdikti terkait ancaman kepada rektor yang menyuruh dan membiarkan mahasiswa melakukan aksi turun jalan. Kedua, mendesak Menristekdikti menindaklanjuti jatuhnya korban pada aksi turun jalan.

Mohamad Nasir mengatakan bahwa Menristekdikti tidak pernah membuat pernyataan ancaman terhadap rektor terkait aksi mahasiswa. “Itu hanya giringan framing media saja”, ujarnya, Kamis (10/10/2019).

Nasir juga mengatakan bahwa ia mendukung penuh mahasiswa dengan mendorong mahasiswa melakukan diskusi dan advokasi sesuai prosedur hukum serta tidak perlu turun jalan.

“Silakan turun jalan, itu hak demokrasi, tapi saya melarang rektor mengintruksikan mahasiswa untuk turun jalan, kalau masalah jatuhnya mahasiswa kami serahkan kepada pihak kepolisian,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM Universitas Jember, Ahmad Fairuz Abadi menegaskan bahwa tidak ada keseriusan dari sikap Menristekdikti terkait korban yang jatuh pada saat aksi demonstrasi mahasiswa.

“Menristekdikti tidak mempunyai sikap serius pada statementnya sendiri, selalu mengelak serta tidak memiliki iktikad baik atas jatuhnya korban mahasiswa”. Kata Fairuz, Kamis (10/10/2019) kepada reporter Berita Baru Jatim.

Tidak hanya itu, Fairuz juga mendesak Menristekdikti untuk menandatangani pakta integritas dengan mahasiswa yang didalamnya terdapat dua tuntutan yang telah disebutkan di atas.

“Yang kami inginkan ada perjanjian hitam di atas putih. Namun Menristekdikti mengelak dan tidak mau menandatangani. Jadi tuntutan kita pupus, hanya sebatas klarifikasi saja dari Menristekdikti”, pungkasnya.

[Agus/Ulfa]