Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Kelangkaan Pupuk, Forkot dan Petani Gresik Unjuk Rasa di PT Petrokimia
Forkot gelar aksi bersama petani di PT Petrokimia mengenai persoalan kelangkaan pupuk dan naik harga eceran tertingg pupuk subsidi.

Kelangkaan Pupuk, Forkot dan Petani Gresik Unjuk Rasa di PT Petrokimia



Berita Baru Jatim, Gresik – Ratusan massa aksi gabungan lembaga Forum Kota (Forkot) Gresik dan sejumlah petani menggelar aksi unjukrasa di PT Petrokimia. Mereka menuntut perihal kelangkaan pupuk yang hingga saat ini dikeluhkan para petani di Gresik.

Aksi yang digelar di Perlimaan Sukorame Gresik itu juga menolak atas kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mendesak agar PT Petrokimia mengusut tuntas dugaan adanya oknum mafia pupuk dan distributor nakal.

Dalam aksinya, massa aksi memakai pakaian petani dan melakukan orasi dengan membawa spanduk besar bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga Pupuk, Bongkar Mafia Pupuk, Tangkap dan Adili Distributor Nakal”, aksi juga diwarnai teatrikal.

“Hama petani bukanlah tikus maupun wereng, hama petani yang sebenarnya adalah mafia-mafia pupuk yang telah membuat petani resah karena tidak mendapatkan pupuk. Untuk itu hanya ada satu kata LAWAN,” pekik orator aksi.

Ketua Forkot Gresik, Haris F Faqih mengatakan, pihaknya mendesak agar pihak berwajib mengusut tuntas dugaan adanya oknum mafia pupuk karena keberadaan mereka sangat meresahkan para petani.

“Kedatangan kami untuk mendesak pihak terkait (PT. Petrokimia, red) dan pihak berwajib untuk mengusut tuntas dugaan adanya oknum mafia pupuk,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan oknum mafia pupuk menyebabkan para petani resah akibat kelangkaan pupuk. Untuk itu, pihak berwajib harus segera bertindak agar polemik ini tidak berkelanjutan.

“Ini sebagai langkah menuntaskan kasus kelangkaan pupuk bersubsidi kepada petani, supaya tidak berkelanjutan,” tuturnya.

Sehingga, penyebab terjadinya kelangkaan pupuk yang dirasakan masyarakat segera terungkap.

“Pihak berwajib harus melakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggungjawaban dan memberikan transparansi kepada publik terkait kebijakan pupuk subsidi dan distribusi pupuk yang diterapkan,” pungkasnya.

beras