Kisruh Pembagian Daging Busuk, PB PMII Desak Menko PMK dan Mensos Bertanggungjawab

Berita Baru, Jakarta — Kisruh pembagian daging busuk dalam bantuan pangan non tunai (program sembako) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memantik respon Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).

Wasekjen PB PMII Zulfahmy Wahab menyayangkan adanya praktik kecurangan dan dugaan melawan hukum dalam penyaluran bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat.

“Kami mengecam keras kecurangan tersebut, karena pembagian daging busuk kepada masyarakat sangat tidak manusiawi, terlebih terjadi pada masa pandemi. Ini sangat bertolak belakang dengan semangat program pengentasan kemiskinan presiden Jokowi”, kata Zulfahmy sapaan akrab Wasekjen PB PMII, Jumat (14/8).

Menurut ZuIfahmy, penyimpangan dalam penyaluran bantuan pangan yang terjadi di Tuban bukanlah temuan yang pertama. Beberapa waktu yang lalu juga sempat viral beras BPNT berkutu.

“Kami mendesak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) selaku ketua tim pengendali pelaksanaan penyaluran bantuan sosial nontunai dan Menteri Sosial sebagai pelaksana teknis program untuk bertanggung jawab dan melakukan evaluasi secara menyeluruh, serta harus segera menurunkan tim pencari fakta atas laporan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial pangan,” ungkap Zulfahmy.

PB PMII akan mengintruksikan kader seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran semua program bantuan sosial pemerintah.

“Sense of crisis kita sama, oleh karena itu segala program bantuan sosial kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan tepat. Baik tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Jangan sampai ditengah pandemi seperti ini rakyat terdholimi dan dirugikan,” pungkasnya.