Korupsi Tumbuh Subur di Jawa Timur

Berita Baru, Surabaya – Hingga kini, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.

Berdasarkan banyaknya temuan kasus oleh aparat penegak hukum, Jawa Timur konsisten masuk lima besar dearah dengan kasus korupsi dalam beberapa tahun terakhir. 

Terbaru, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 lalu, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus korupsi paling banyak dan cukup signifikan.

Data Korupsi Jawa Timur 2022

Berdasarkan data ICW, Jawa Timur menjadi wilayah paling subur kasus korupsinya sepanjang tahun 2022.

Kala itu, jumlah tersangka kasus korupsi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum di Jatim  mencapai 129 orang dari 57 kasus.

Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah tersangka kasus korupsi di Jawa Timur meningkat hingga 39 persen dibandingkan tahun 2021.

Tren ini tidak hanya terjadi dalam satu tahun saja, melainkan sejak tahun 2018 hingga 2022 Jawa Timur secara konsisten masuk dalam lima besar daerah dengan jumlah kasus korupsi tertinggi.

Sementara itu, ICW mencoba mengidentifikasi kecenderungan fokus aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan tabulasi silang antara lima wilayah tertinggi angka korupsinya. 

Dari hasil analisis yang dilakukan, ICW menyebut bahwa pada tahun 2022, sektor korupsi yang paling banyak terjadi di wilayah tersebut adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang mencapai 43 persen.

Lebih lanjut, ICW memaparkan bahwa dari total 579 kasus di Indonesia pada tahun 2022, 43 persen atau 250 kasus di antaranya berupa pengadaan barang dan jasa, dengan modus proyek fiktif, mark up anggaran hingga penggelembungan harga.

Selain pengadaan barang dan jasa, sektor lain yang sering terlibat dalam kasus korupsi di beberapa wilayah ialah infrastruktur dan pembangunan.

Kondisi tersebut, memaksa setiap pihak yang berwenang dalam pemberantasan kasus korupsi untuk terus meningkatkan upayanya demi kemajuan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain itu, kualitas dan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan publik perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia.