Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Kritik Kenaikan UKT, Prabowo: Kuliah Harusnya Gratis

Kritik Kenaikan UKT, Prabowo: Kuliah Harusnya Gratis



Berita Baru, Jakarta – Prabowo Subianto selaku presiden terpilih Indonesia untuk periode 2024-2029 buka suara terkait melonjaknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) disejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Prabowo memberi kritikannya terhadap kampus-kampus negeri bahwa seharusnya tidak mematok biaya kuliah mahal bagi mahasiswanya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Prabowo dalam wawancara bersama TV One pada Kamis (23/05/2024).

“Seharusnya biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara dan seharusnya memang gratis,” ucap Prabowo.

Prabowo menyebut, sebagai kampus Perguruan Tinggi Negeri yang dalam pembangunannya menggunakan APBN alias uang rakyat, biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswa seharusnya minim bahkan harusnya gratis.

“SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, dan sebagainya. Kalau untuk khusus perguruan tinggi tentunya ini harus bagi mereka yang lulus ujian akademis untuk masuk perguruan tinggi, itu menurut saya harus tidak boleh, ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa biaya minim, kalau perlu ya gratis,” lanjutnya.

Mewujudkan pendidikan tinggi gratis, lanjut Prabowo, akan menjadi salah satu visi yang ia ingin resmikan kelak ketika menjadi Presiden.

Untuk mencapai hal tersebut, ia menyatakan, memerlukan kerja yang cukup keras.

“Tentunya kita harus mungkin mengalami proses, di mana kita, justru apa yang pemerintah sekarang di bawah Presiden Jokowi mencanangkan hilirisasi dan sebagainya untuk kita dapat nilai tambah dari semua resources kita, nilai tambah ini untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan kita,” ucap Prabowo.

Disisi lain, seiring berjalannya waktu, iapun menyadari bahwa telah terjadi pergeseran atau fenomena liberalisasi.

Semua hal tak terkecuali pendidikan diserahkan kepada sistem pasar, padahal sebutnya, pendidikan untuk rakyat merupakan kewajiban negara.

“Masalahnya adalah kita harus berjuang keras untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu,” lanjut dia.

beras