Latih 197 Pendamping Desa, APDI Malang Bakal Garap Roadmap Pendampingan BUMDesa

Berita Baru, Malang – Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Mandiri (PKM), pada Sabtu (11/6/2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Malang itu bakal memunculkan roadmap dan role model Pendampingan BUMDesa.

Pelbagai materi disampaikan di hadapan 197 peserta yang merupakan anggota APDI Kabupaten Malang dan APDI Kota Batu. Salah satunya tentang materi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Problematika Pendampingannya.

Winartono, Ketua APDI Kabupaten Malang, menjelaskan, bukan tanpa alasan untuk membahas BUMDesa di Kabupaten Malang, juga di Kota Batu. Menurutnya, banyak faktor yang harus dituntaskan untuk mengawal BUMDesa ini.

Mulai dari tata kelola, legalitas, praktik di lapangan, politik desa, hingga permodalan untuk BUMDesa, masih memunculkan tanda tanya. Pria yang akrab disapa Cakwin itu menuturkan Pendamping Desa Malang berinisiasi melalui media PKM kali ini, untuk memunculkan Roadmap dan Role Model Pendampingan BUMDesa.

“Jika hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tulus untuk memajukan desa, mari kita seriusi. Ini mesti kita mulai inisiasi dengan spirit buttom up. Dengan begitu lebih operasional sesuai dinamika lokalitas,” jelasnya.

Pada sesi selanjutnya, usai materi tentang BUMDesa, sambung Ketua APDI sekaligus Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Malang, BUMDesa dan Problematika Pendampingannya akan lebih dipaparkan melalui Focuss Group Discussion (FGD).

“FGD tersebut dimaksudkan juga untuk refleksi pendampingan dan menggali kreativitas pendamping dalam proses fasilitasi BUMDesa selama ini,” sambungnya.

Sementara itu, pada materi dan diskusi PKM, beberapa problematika tentang BUMDesa dikupas oleh Iman Suwongso, Pendiri dan Pengasuh Komunitas Sinau Desa.

Di hadapan peserta, Mas Iman, sapaannya, ia mendiskusikan serius tentang BUMDesa, problematika pendampingannya, dan alternatif yang harus segera dilalui.

Baginya, BUMDesa memang selalu hidup untuk didiskusikan, juga segera dicarikan solusi atas berbagai problematika yang menjeratnya.

“Setidaknya untuk awal ada tujuh indikator dalam identifikasi pendampingan BUMDesa. Hal ini sudah kita bahas sama Mas Win, TAPM dan fasilitator dari unsur PD-PLD,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tujuh indikator itu adalah identitas, status kelembagaan, kelembagaan, tata kelola kelembagaan, pendirian, modal, dan dampak (impact).

“Tujuh poin ini bisa dijadikan tool identifikasi dalam proses pendampingan BUMDesa,” ungkap Mas Iman.

Untuk memperdalam materi tentang BUMDesa dan Problematika Pendampingannya, acara dilanjutkan dengan FGD.

FGD dikelompokkan sesuai dengan jumlah dampingan 5 Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Wilayah Malang dan satu kelompok untuk Kota Batu.

Sebagai fasilitator dan pemandu pada FGD itu, adalah Abdul Wahab, SE., Pendamping Lokal Desa (PLD) Senior, yang bertugas di Kecamatan Singosari, dan M. Najih Muslim, Sekretaris APDI Kabupaten Malang.

Sebelumnya, dikatakan dan disampaikan oleh salah seorang peserta yang mendampingi Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi batu ganjalan pada proses berjalannya BUMDesa adalah perihal politik desa.

“Program BUMDesa tentu sangat baik dan berdampak bagi desa. Akan tetapi ketika ada pergantian kepala desa, tentu program BUMDesa akan menjadi persoalan karena visi dan misi sudah berbeda,” ungkapnya.