Mahasiswa Jember, Kritisi RUU Pertanahan dan Sistem BPJS

Berita Baru Jatim, Jember–Ratusan mahasiswa kembali turun ke jalan, kali ini dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-kabupaten Jember, Forum Studi Ilmu Lingkungan dan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jember. Mereka mengkritisi RUU Pertanahan dan sistem pengelolaan BPJS.

Dalam aksinya para mahasiswa melakukan long march dari double way Universitas Jember (Unej) menuju depan gedung DPRD Jember, Jl. Kalimantan No.86, Tegal Boto, Sumbersari, Jember.

Ketua BEM Universitas Jember (Unej), Ahmad Fairuz Abadi mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang di usulkan oleh DPR RI itu tidak pro rakyat tetapi pro pemodal.

Apabila sampai disahkan, maka jelas RUU Pertanahan memihak pada pemodal dan tidak pro pada rakyat,” ungkapnya Selasa (24/09/2019).

Dalam tuntutannya mahasiswa menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan dan mendesak pembentukan Gugus Tugas Reforma Agaria (GTRA) di wilayah Jember.

Tidak hanya itu mahasiswa juga menuntut audit pengelolaan uang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

“Kita sudah mengkaji terkait dana kapitasi dan sistem yang harus berjenjang pada BPJS, yang juga berdampak pada devisit.” Kata Fairuz.

Aksi mahasiswa mendapat respon dari ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dengan menandatangani pakta integritas aliansi BEM se-kabupaten Jember, Forum Studi Ilmu Lingkungan dan Front Nadliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam.

Berikut isi pernyataan sikap DPRD kabupaten Jember:

1. Menindaklanjuti tuntutan mahasiswa untuk membetuk Tugas Gugus Reforma Agraria (GTRA) di wilayah kabupaten Jember dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif sesuai dengan kewenangan DPRD.
2. Mendukung evaluasi sistem dan keuangan pada BPJS kesehatan serta pelaksanaanya.
3. Kami siap berdiri bersama mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Apabila tidak bisa menjalankan komitmen yang telah tertera dalam pakta integritas ini dan berkhianat pada mahasiswa siap mengundurkan diri sebagai DPRD kabupaten Jember. (As)