Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Mahfud MD Tegaskan KPU Bodoh Kalau Mau Diintervensi
Menkopolhukam Mahfud MD. (dok Kemenko Polhukam)

Mahfud MD Tegaskan KPU Bodoh Kalau Mau Diintervensi



Berita Baru, Jakarta – Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah ke KPU untuk meloloskan partai politik menjadi peserta pemilu 2024.

Ia menegaskan justru telah memberikan peringatan kepada KPU agar berlaku independen usai kasus dugaan kecurangan verifikasi parpol mencuat.

“Iya dong, KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen. Ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya,” kata Mahfud di Istana, Jakarta, Jumat (13/1).

Mahfud mengakui berkomunikasi dengan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno pada 10 November 2022 lalu. Tetapi saat itu, ia hanya membahas laporan adanya informasi soal pilih kasih lolosnya parpol dan justru mengingatkan Bernard agar KPU tak main-main.

Sekali lagi, Mahfud menegaskan tak ada intervensi dari pihak Istana ke KPU untuk meloloskan partai tertentu. Ia pun menyayangkan Hadar tak mengkonfirmasi langsung kepadanya, padahal mereka bersahabat.

“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikutnya menegur karena disinyalir melenceng. Bukan saya menyuruh partai ini masuk tidak masuk,” tandas Mahfud.

“Ndak, ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?” pungkas dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Negrit Hadar Nafis Gumay menyebut ada dugaan KPU melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) membantu meloloskan Partai Gelora dalam rapat di Komisi II DPR, Rabu (11/1).

Hadar mengatakan, dalam sebuah percakapan ada arahan dari Istana melalui Mendagri Tito Karnavian hingga Menkopolhukam Mahfud MD.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah membantah tuduhan itu. Dia menilai ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih untuk mematikan partai agar tak bisa mengikuti Pemilu 2024.

beras