Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Mantan Wamenkumham dan Eks Pimpinan KPK Ditunjuk PBNU menjadi Kuasa Hukum Mardani Maming

Mantan Wamenkumham dan Eks Pimpinan KPK Ditunjuk PBNU menjadi Kuasa Hukum Mardani Maming

beras

Berita Baru, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana dan eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto untuk mengadvokasi kasus Mardani Maming.

“Akan hadir sebagai kuasa hukum pemohon, Dr Bambang Widjojanto (mantan pimpinan KPK) dan Prof Denny Indrayana PhD (mantan Wamenkumham, senior partner INTEGRITY Law Firm), dan tim,” ujar Denny kepada wartawan, Selasa (12/07/2022).

“Semuanya adalah kuasa hukum yang ditunjuk PBNU untuk mengadvokasi kasus ini,” tambahnya. Sidang perdana praperadilan Maming melawan KPK rencananya akan digelar di PN Jakarta Selatan pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB.

Maming selaku Bendahara Umum (Bendum) PBNU mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan agar lolos dari proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Ia mendaftarkan permohonan pada Senin, 27 Juni 2022. Permohonan Praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 55/Pid.Pra/2022/PN jkt.sel.

“Ketika bersama-sama Dr. Bambang Widjojanto diminta PBNU untuk mendampingi Mardani H. Maming dan mengadvokasi kasus ini, maka saya memutuskan: ini adalah kelanjutan perjuangan melawan kezaliman. Ini adalah panggilan jihad hukum yang harus diterima sebagai amanah, yang tentunya tidaklah ringan,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/7/2022).

Denny menjelaskan alasannya mau mendampingi Mardani karena memiliki kedekatan personal dengan wilayah Kalimantan Selatan. Ia mengatakan bahwa dirinya lahir di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Kedekatan tersebut juga membuatnya mengetahui duduk perkara perselisihan antara Mardani Maming dan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang menjadi cikal bakal permasalahan kasus dugaan korupsi yang menjerat Mardani saat ini.

“Saya sangat paham tidak sedikit pengusaha yang dikriminalisasi ketika berseteru dengan Haji Isam,” kata Denny.

Diketahui, Mardani H. Maming telah menerima surat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Ahmad Irawan.

“Sudah terima hari Rabu, 22 Juni kemarin,” kata Irawan dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022). Mardani diduga terlibat dalam kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa KPK mengusut kasus suap yang melibatkan Bendahara Umum PBNU,Mardani Maming, dengan bukti yang cukup.

“Dalam setiap penanganan perkara, KPK tentu bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sebagaimana koridor hukum, prosedur, dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).

beras