Masalah Pupuk Memanas, Forkot Desak BUMN Copot Direksi PT Petrokimia

Berita Baru Jatim, Gresik – Silang pendapat antara Pemerintah dan DPR RI terkait kebijakan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi kian memanas. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat mengawali rapat di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021), mempertanyakan kenapa HET pupuk tiba-tiba naik. Dia merasa tidak ada pembicaraan apapun dengan DPR terkait keputusan tersebut.

“Rakyat lagi susah, petani lagi susah. Lalu tiba-tiba tanpa konsultasi tanpa diajak ngomong tiba-tiba HET naik hebat sekali kementerian pertanian. Kalau kita ngga mau jadi mitra ngga apa-apa bagi saya, apa salahnya sih kalau ngomong? Dan ini akan saya kemukakan di depan Menterinya,” kata Sudin sebagaimana dilansir dari cnbcindonesia.com.

Sebelumnya, persoalan pupuk bersubsidi ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo pada awal pekan lalu, serta berbagai fihak salah satunya Lembaga Forum Kota (Forkot) Gresik.

Bahkan, Forkot juga turun jalan menggelar aksi di kawasan produsen pupuk PT. Petrokimia Gresik dengan beberapa tuntutan, diantaranya perihal menolak atas kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Terkait memanasnya kebijakan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi antara pemerintah dan DPR RI ini, Ketua Forkot Gresik Haris F Faqih mengatakan, dalam situasi pandemi dan kondisi rakyat yang masih sangat sulit, belum lagi banyaknya petani gagal panen akibat banjir dan lain-lain, harga pupuk malah dinaikan. Bagi Forkot ini sangat tidak masuk akal.

“Para petani di sejumlah daerah mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi, khususnya di Gresik yang tidak lain merupakan area kantor produsen pupuk milik BUMN yakni PT Petrokimia. yang bagi kami sangat tidak masuk akal namun keluhan itu memang berangkat dari para petani,” kata Bogel, begitu sapaan akrabnya.

Bogel menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan diskusi dengan pihak Petrokimia dan disributor terkait keluhan petani, baik itu soal kelangkaan pupuk maupun naiknya harga pupuk bersubsidi (HET).

“Dalam bulan Desember, kami secera kelembagaan sudah ikhitar berdiskusi dengan pihak petro dan distributor, segala keluhan petani kami sampaikan seperti pupuk langkah, dugaan permainan distributor, data RDKK yang diduga tidak sesuai dan fakta di lapangan, ketepatan harga, serta ketepatan diatribusi dan beberapa dugaan pelanggaran lainnya, namun sampai saat ini belum menemukan titik temu,” ungkapnya.

Menurut Bogel, persoalan-persoalan yang menimpa petani selama ini belum pernah dibongkar dan diselesaikan. Untuk itu, pihaknya menilai bahwa kenaikan harga dan ketidak setabilan distribusi pupuk bersubsidi adalah ketidak mampuan direksi PT. Petro Kimia Gresik dalam mengatur regulasi distribusi pupuk.

“Maka dengan ini Forkot menilai bahwa kenaikan harga pupuk dan ketidak setabilan distribusi pupuk bersubsidi adalah ketidak mampuan direksi PT. Petrokimia Gresik dalam mengatur regulasi distribusi pupuk, untuk itu kami meminta Menteri BUMN Erick Thohir mencopot jajaran direksi PT. Petrokimia, kenaikan harga pupuk bersubsidi harus ditolak, mafia pupuk harus dibogkar, distributor nakal harus di tangkap dan diadili,” tegas Bogel.

“Jangan sampai di dalam negara agraris ada ayam mati di lumbung padi,” imbuh dia.

Pihaknya komitmen akan mengawal persoalan ini secara konsisten dengan gerakan masa dan mengajak petani turun kejalan dengan tuntutan diatas.