Menjelang Akhir Kepemimpinan Jokowi, AHY: Situasi Genting 

Berita Baru, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai situasi di era menjelang akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi genting. Hal itu disebabkan hilangnya semangat demokrasi akibat sejumlah kebijakan yang dibuat elite politik, salah satunya Perppu Cipta Kerja.

“Ada yang berpendapat, justru satu-satunya situasi genting saat ini adalah hilangnya semangat berdemokrasi, juga minimnya etika dan moralitas dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata AHY dalam pidato politiknya di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023). 

Menurutnya keberadaan Perppu adalah solusi dalam kegentingan saat undang-undang tidak mampu mengakomodir suatu keadaan. Namun menurut AHY, justru Perppu Ciptaker yang menjadikan kondisi semakin runyam. 

AHY berpendapat, UU Ciptaker yang diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak diselesaikan dengan Perppu, namun proses legislasi yang melibatkan masyarakat dan terlegitimasi. 

“Tetapi, pemerintah justru menjawab putusan MK dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Terkait hal ini, saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perppu Ciptaker,” jelasnya. 

Saat ini, kata AHY, pemerintah terlalu mendengarkan kepentingan elite dan lupa untuk mendengarkan suara rakyat. AHY menyebut sejumlah masalah seperti skema upah, cuti, outsourcing, aturan PHK, hingga isu tenaga kerja asing. 

“Jangan sampai kepentingan bisnis tertentu mengalahkan kepentingan hajat hidup yang lebih besar yang berdampak pada kondisi sosial-politik, lingkungan dan ekonomi masyarakat kita. Mari tempatkan kepentingan rakyat, termasuk para buruh dan pekerja, di atas kepentingan golongan,” ujarnya. 

Selain mengkritik soal Perppu Ciptaker, Demokrat juga mengkritik mengenai terbitnya revisi KUHP. Meski menyetujui, AHY mengklaim partainya memberi catatan kritis terhadap KUHP baru.

Di akhir pidato AHY menegaskan bahwa Demokrat bersama 7 partai lainnya akan tetap konsisten menolak sistem Pemilu tertutup yang saat ini sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi.