Menyimpan Banyak Masalah di Pesisir, Mahasiswa di Banyuwangi Nonton Bareng Film Angin Timur

Berita Baru, Banyuwangi – Nonton Bareng (Nobar) Film Angin Timur digelar di Dragon Cafe, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi pada Senin (17/10/2022) malam. Acara tersebut diprakarsai dua organisasi ekstra kampus, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Banyuwangi.

Film Angin Timur merupakan produksi Ekspedisi Indonesia Baru yang mengangkat tema mengenai nelayan, harga BBM dan Oligarki. Puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas di Banyuwangi itu tampak terlihat sangat antusias.

Selain di Banyuwangi, nobar Film Angin Timur juga digelar di beberapa kota, mulai Jakarta, Malang, Madura dan beberapa kota lainya.

Mohammad Farid Syahrudin Azzuhdi, Madataris PC PMII Banyuwangi mengatakan film persembahan Ekspedisi Indonesia Baru ini memberikan sebuah alternatif dalam mengedukasi masyarakat sehingga lahirnya kesadaran akan kecintaan terhadap lingkungan sekitarnya, terutama akibat rakusnya oligarki.

“Sudah jatuh tertimpa tangga, kira kira itulah gambaran yang terjadi di masyarakat kita terutama nelayan,” kata Farid kepada Beritabaru.co Jawa Timur.

Gelombang tinggi akibat angin timur di sepanjang pesisir samudera hindia meliputi Gunung Kidul Jogjakarta, Karimun Jawa Jepara, Prigi Trenggalek, hingga Pancer Banyuwangi ini terjadi sepanjang tahun.

“Bahasa jawanya pranoto mongso dengan alam tidak pas, yang seharusnya musim kemarau tapi hujan, begitupun sebaliknya,” imbuh Farid.

Ketidakpastian musim tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan semakin menurun, lanjut Farid, belum lagi pandemi, ditambah kenaikan dan kelangkaan BBM jenis solar yang mencekik, kemudian adanya tambak udang berakibat limbah dan lumpur yang mengalir kelaut merusak ekosistem laut.

Sama halnya yang terjadi di Banyuwangi, adanya pertambangan emas, menyebabkan banjir lumpur, apalagi pancer merupakan teluk sehingga terjadi sedimentasi di dasar laut, membuat ikan ke tengah laut, sedang kapal kecil hanya di batasi 20 mil dari garis pantai, membuat produktivitas nelayan menurun, kasusnya di tahun 2015, tangkapan ikan mencapai 7300 pertahun atau 20 ton perhari, saat ini tidak sampai 1000 ton atau 2 ton saja perhari.

“Kemalangan ini merupakan buntut panjang daripada dibukanya izin pertambangan tumpang pitu dengan mengubah status hutan lindung menjadi hutan produksi oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi dengan dalih kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PC IMM Banyuwangi Iqbal Wahyudin menegaskan bahwa masyarakat dikelabuhi dengan agenda-agenda festival untuk menutupi isu kerusakan ekologi yang disebakan oleh industri pertambangan.

“Pendapatan nelayan menurun drastis, hutan yang semakin gundul. Artinya, kegiatan tambang tersebut tidak berarti bagi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar area tambang,” ucapnya.