PBNU dan PP Muhammadiyah Tolak Politik Identitas

Berita Baru, Surabaya – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat menolak politik identitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini memandang politik identitas sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah bangsa di tengah kehidupan masyarakat.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas primordial tanpa ada kompetensi yang lebih visioner.

“Maka saya sering katakan, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami nggak mau nanti ada kompetitor (mengatakan) ‘pilih orang NU’. Kita nggak mau itu. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran-tawaran yang rasional,” kata Gus Yahya usai menerima kunjungan pengurus PP Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, pada Kamis 25 mei 2023.

Segendang sepenabuhan dengan Gus Yahya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof H Haedar Nashir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan primordial ialah berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. 

“Karena menyandarkan primordial SARA, lalu sering terjadi politisiasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian membawa pada polarisasi. Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi,” jelas Prof Haedar. 

Lebih lanjut, Prof Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah bersama NU telah selesai soal penolakan terhadap politik identitas. Ia mengajak seluruh kontestan politik menjalankan praktik politik yang rasional.

“Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan yang ada di dalam koridor demokrasi yang modern,” tegasnya. 

Di dalam pertemuan itu, PBNU dan PP Muhammadiyah juga sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi Pemilu 2024. 

Usai pertemuan tersebut, kedua organisasi kemasyarakatan itu juga akan membangun komunikasi dan pertemuan lanjutan untuk membangun strategi bersama dalam memperjuangkan ekonomi yang lebih berkeadilan.