Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Penyediaan Lapangan Pekerjaan di Jawa Timur Menjadi Catatan
Paparan hasil survei Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat (31/12). (Dok. Foto: Beritabaru.co)

Penyediaan Lapangan Pekerjaan di Jawa Timur Menjadi Catatan

Berita Baru, Surabaya – Menjelang bergantinya tahun, berbagai evaluasi untuk menjadi lebih baik terus dilakukan. Salah satunya terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lembaga Riset Cakra Nusantara dan Beritabaru.co berkolaborasi mengukur kinerja Pemprov Jawa Timur dalam setahun terakhir.

Kinerja Gubernur-Wakil Gubernur menjadi salah satu hal penting yang perlu dilihat. Dari hasil riset yang dilakukan pada bulan November-Desember itu. Sebanyak 65.4 persen koresponden cukup puas dan 15.7 koresponden yang sangat puas.

“Akan tetapi ada beberapa koresponden yang juga tidak puas sebanyak 12.9 persen. Dan sangat tidak puas 1.4 persen. 4.5 persen koresponden tidak menjawab,” kata Direktur Cakra Nusantara Taufiq MS, Jumat (31/12) di Surabaya.

Hasil riset itu juga menunjukkan kinerja pemerintah di beberapa sektor. “Di sektor ekonomi, 56,3 koresponden cukup puas. 10,1 sangat puas.” Namun ada 24,8 koresponden tidak puas dan 3,8 sangat tidak puas.

Di sektor kesehatan, 62,9 persen koresponden cukup puas dan 15,4 persen sangat puas. Sisanya, sebanyak 18,9 tidak puas dan 0,7 sangat tidak puas. 2,1 persen koresponden tidak menjawab.

Untuk sektor pendidikan data yang dikumpulkan mencatat bahwa ada 57 persen koresponden cukup puas, 11,5 sangat puas. Hanya saja masih ada sekitar 24,8 persen masih merasa tidak puas dan 3,5 sangat tidak puas. 3,1 persen enggan menjawab.

55,6 persen koresponden merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah di sektor lingkungan. 9,1 sangat puas. Dan 25,5 merasa tidak puas, 5,2 sangat tidak puas. 4,5 tidak menjawab. Di sektor infrastruktur 56,6 persen cukup puas.

Akan tetapi ada sebanyak 41,3 persen koresponden merasa tidak puas dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk sektor pelayanan publik, 59,4 persen koresponden cukup puas. “Namun masih ada 32,5 persen koresponden merasa tidak puas di sektor hukum.”

beras