PMII Sidoarjo Desak Pemerintah Tidak Politisasi Anggaran Bansos Covid-19

Berita Baru Jatim, Sidoarjo — Ketua Cabang PMII Sidoarjo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk tepat sasaran dalam menggunakan pengalihan anggaran daerah yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.

“Kami masih merasa ada ketidakakuratan data pemerintah sehingga bantuan akan kurang tepat sasaran. Apalagi Sidoarjo memiliki jumlah penduduk masyarakat yang begitu besar, tentunya jumlah itu akan beriringan dengan jumlah data masyarakat ekonomi bawah yang akan mendapatkan bantuan dari Pemkab Sidoarjo,” kata Ketua PC PMII Kabupaten Sidoarjo, Muh Burhanul Mukhlasoni, Selasa (5/5/2020).

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menggelontorkan dana Rp 114,3 miliar untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanggulangan pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat terdampak, seperti dengan pembagian sembako kepada masyarakat kelas ekonomi bawah khsusunya yang mata pencarian terhenti oleh adanya wabah Covid-19.

Muh Burhanul Mukhlasoni mengatakan, pihaknya meminta pemerintah, eksekutif dan legislatif Kabupaten Sidoarjo lebih bisa bersinergi dalam memperhatikan Penyaluran bantuan Paket sembako atau jaring Sosial, baik dana yang telah di Siapkan oleh Pemkab Sidoarjo maupun bantuan dari pihak swasta. agar tepat sasaran dan transparan dalam penggunaan anggaran.

Yang juga menjadi permasalahan sekarang, adanya pemberitaan mengenai selisih nilai bantuan yang di bagikan, dikemanakan selisihnya?. Maka dari itu Kami meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera bisa membuka transparansi anggaran penanganan Covid-19 ke publik. Agar bisa mengawasi Secara bersama,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Ia menambahkan, jaring pengaman sosial dan teknis pengawas anggaran BLT dengan membuat media pusat informasi Covid 19.

“Informasi Itu sangat dibutuhkan segera di tengah masyarakat agar tepat sasaran selama masa PSBB dan penyaluran BLT segera diterapkan pasalnya banyak aktivitas ekonomi warga terhenti dan akan berpotensi memunculkan krisis ekonomi,” pungkasnya. [*]