Puluhan Santri Sumenep Ikuti Sekolah Air WALHI dan BPM Annuqayah

Berita Baru, Sumenep – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur bersama Biro Pengabdian Masyarakat (BPM) Pesantren Annuqayah Kecamatan Guluk Guluk, Sumenep sukses menyelenggarakan putaran kegiatan Sekolah Air pada 17 dan 18 April 2022.

WALHI Jawa Timur mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk merespon krisis air dan potensi ancaman industri pertambangan yang terus meluas di Kepulauan Madura, khususnya Kabupaten Sumenep.

Bertempat di kebun Assalam milik Pesantren Annuqayah di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, kegiatan Sekolah Air berlangsung selama 2 hari dan melibatkan fasilitator dari WALHI Nasional dan School of Democratic Economics (SDE).

Diketahui, ribuan warga Sumenep merasa terancam oleh rencana hadirnya pertambangan fosfat di wilayah mereka. Dari informasi yang berhasil dihimpun WALHI Jawa Timur, ada 15 kecamatan di Sumenep yang akan menjadi wilayah konsesi pertambangan fosfat.

“Wilayah Sumenep dalam 2 dekade terakhir mengalami krisis air yang begitu hebat. Pemicunya adalah meningkatnya industri ekstraktif di beberapa wilayah, baik hulu ataupun hilir. Selain itu juga dipengaruhi oleh jejak warisan kolonial masa lalu yang telah membangkrutkan sebagian besar kawasan resapan Sumenep, dan pranata sosial-budaya masyarakat setempat. Maka rencana hadirnya pertambangan fosfat di Sumenep akan memperbesar krisis yang sudah ada,” ungkap pengurus WALHI Jawa Timur.

Untuk menghalau rencana pertambangan fosfat dan mendorong terbangunnya gerakan pemulihan krisis air, sekelompok anak muda berlatar belakang santri dari berbagai kecamatan di Sumenep yang memiliki kepedulian lingkungan mengikuti kegiatan Sekolah Air dengan penuh antusias. Sedikitnya ada 28 peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti.

Mereka berharap dengan mengikuti kegiatan Sekolah Air, berbagai tantangan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menguatkan perlawanan terhadap pertambangan fosfat dapat segera teratasi dan membuahkan agenda aksi kolektif.

Dua Hari Merajut Pengetahuan Bersama

Pada hari pertama, kegiatan Sekolah Air diisi dengan dua tema belajar yang difasilitasi oleh Kiai Dardiri, dan Hendro Sangkoyo dari SDE.

Dardiri menjabarkan secara luas pentingnya keterlibatan para santri dan pondok pesantren dalam gerakan pemulihan lingkungan di Sumenep. Oleh karena itu, rencana pertambangan fosfat yang akan mengepung seluruh Sumenep menurutnya harus ditolak dengan sekuat tenaga oleh kalangan agamawan dan para santri.

“Acara ini diharapkan dapat membuka pintu hati anak muda untuk turut lebih luas dalam persoalan lingkungan yang belakangan semakin besar. Karena kalau tidak melakukan gerakan, maka ancaman serius sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kiai Suhil bahwa tahun 2050 kita akan mengalami krisis air parah sampai mengering akan benar-benar terjadi di Madura,” ungkapnya.

Sementara, Hendro dalam sesi kelas yang ia fasilitasi mengajak seluruh peserta untuk merenungkan kembali seluruh pembongkaran dan jejak perusakan yang menimpa pulau Madura dan kerusakan yang telah ditimbulkannya.

“Kalau kita sendiri tidak sadar bahwa kita adalah bagian dari bencana yang sebetulnya merayap di Madura ini, maka bencananya akan membesar, dan makin lama makin cepat,” paparnya.

Selanjutnya pada hari kedua, kegiatan Sekolah Air kembali digelar dengan materi belajar seputar potensi ancaman pertambangan fosfat dan pemetaan kawasan, yang difasilitasi oleh Rere dari WALHI Nasional dan Achmad Rozani.

Menurut Rere, rencana pertambangan fosfat di Sumenep, Sampang, dan Pamekasan, akan menimbulkan kerusakan besar dan krisis sosial-ekologis lintas generasi. Karena menurutnya, rencana itu juga akan merontokkan kawasan karst yang membentang di hampir seluruh wilayah Madura, yang diketahui telah berperan penting sebagai tempat penyimpanan air alami dan menjamin keberlangsungan seluruh makhluk hidup .

“Dari berbagai kasus pertambangan fosfat di berbagai wilayah, seluruhnya hanya menghasilkan cerita pahit,” ungkap Rere.

Ia menambahkan pulau Madura yang memiliki karakteristik bentang alam unik dan khusus, yakni karst, sebaiknya justru harus diperlakukan lebih berhati-hati. Sebaliknya, rencana pemerintah yang memberikan pintu terbuka bagi industri pertambangan fosfat menurutnya justru akan menambah potensi keterancaman pulau Madura dan manusianya dalam waktu ke depan.

Merespon paparan Rere, seorang peserta mengungkapkan kegelisahan serupa.

“Sejauh ini saya melihat potensi ancaman kerusakan lingkungan tampak hanya terjadi di wilayah perkotaan, akan tetapi di Madura kondisinya ternyata juga tidak jauh berbeda. Selain kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, juga terdapat persoalan lain tentang lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan karst. Ini merupakan bahaya besar yang tidak kelihatan,” ujar Fery.

WALHI Jawa Timur (2021) mencatat krisis air telah melanda sebagian besar wilayah Sumenep. Di bagian utara, ditemukan sejumlah sungai telah mengering permanen seiring menyusutnya kawasan resapan. Akibatnya sejumlah petani terpaksa mengairi kawasan pertanian mereka dengan bantuan mesin pompa dan sumur bor.

Tak sedikit ongkos produksi yang harus ditanggung petani, itupun dengan risiko tambahan berupa potensi kerugian yang disebabkan oleh rendahnya harga jual hasil produksi pertanian.

Di utara Sumenep juga terdapat sebagian kawasan pesisirnya mengalami abrasi sejauh 150 meter dalam 2 dekade terakhir, khususnya di Kecamatan Ambunten. Warga setempat mengatakan salah satu pemicunya adalah maraknya pertambangan pasir di seluruh kawasan pesisir.

Belakangan, WALHI Jawa Timur juga menemukan, bahwa selain mengancam kawasan pemukiman warga Ambunten, pertambangan pasir itu juga telah merusak kawasan pertanian warga yang berbatasan langsung dengan pesisir.

Sementara krisis air di kawasan tengah Sumenep juga tak kalah peliknya. Sumber mata air di kawasan pemukiman ataupun sekitar pondok-pondok pesantren telah menghilang dan mengalami kerusakan secara ekstrem dalam satu dekade terakhir.