RAPBD Pemprov Tahun Anggaran 2023, PKC PMII Jatim: Wajib Prosedural!

Berita Baru, Surabaya – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur tengah menyoroti pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sedang ramai beberapa pekan lalu.

RAPBD Tahun Anggaran 2023 menurut Baijuri, Ketua Mandataris PKC PMII Jawa Timur periode 2022-2024 adalah persoalan hidup dan matinya pembangunan di Jawa Timur selama satu tahun.

“Mengingat kita sedang memasuki masa pemulihan akibat pandemi COVID-19 dan juga karena efek geopolitik global, oleh sebab itu polemik internal pemerintah (provinsi) sebisa mungkin harus dihindari dan beralih ke fokus yang lebih jelas,” katanya kepada Beritabaru.co Jawa Timur, Selasa (8/11/22).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Bai ini pembahasan RAPBD TA 2023 harus sesuai prosedural dan mengikuti serangkaian kaidah dan ketetapan yang telah diatur. “Wajib prosedural,” tegasnya.

Pasalnya itu berkaitan dengan ketentuan dan sejumlah aturan. Dia menegaskan bahsa semua pihak harus sama-sama saling instrospeksi dengan tidak saling menyalahkan.

“Dan bersama-sama berkomitmen memulihkan perekonomian masyarakat sebagai titik fokus utama,” terangnya.

PCK PMII Jatim sebagai organisasi mahasiswa menurut Baijuri perlu mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam memaikan perannya demi kepentingan masyarakat Jawa Timur.

“Kami tidak ingin terjebak pada suasana politik. Sudah menjadi tugas kami untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk lebih fokus ke pemulihan dan pembanguann yang lebih baik untuk tahun depan. Itulah motiv kami menyampaikan disini,” tegas Cak Bay.

Sementara itu dirinya mengajak pemerintah provinsi untuk saling bekerja sama agar tercipta iklim politik yang sehat yang tetap berfokus dan berorientasi pada kemaslahatan serta kepentingan kolektif masyarakat Jawa Timur.

“Kedepan semaksimal mungkin pemerintah provinsi lebih bisa bekerjasama satu sama lain. Memprioritaskan anggaran yang tepat sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.

RAPBD TA 2023 diketahui jumlahnya diproyeksikan sebesar 29 triliun rupiah lebih. Baijuri berharap penyerapannya bisa sesuai dengan program dan maksimal sesuai dengan peruntukkan.

“Karena ini penting untuk kami sampaikan. Dan kami berkomitmen akan mengkawal persoalan ini. Kami juga tegaskan agar adanya transparansi penyusunan anggaran, agar masyarakat juga bisa memainkan fungsinya sebagai kontrol dan daya dukung,” pungkasnya.